REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pendaftaran tim pemantau Pilkada Sleman masih sepi peminat. Sejak pendaftaran dibuka pada awal Mei lalu, baru satu lembaga yang mengambil formulir ke KPU Sleman, dan hingga saat ini belum diserahkan kembali.
Komisioner KPU Sleman Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Indah Sri Wulandari menyebutkan, lembaga yang sudah mengambil formulir adalah Majelis Tafsir Al Quran.
"Mereka ada niat untuk memantau pemilihan. Rencananya akan menempatkan pemantau di tiap kecamatan. Tapi belum ada kepastian," ujar Indah, Ahad (13/9).
Pendaftaran tim pemantau Pilkada Sleman ini akan ditutup pada 2 November. Adapun syarat pemantau harus berbentuk lembaga independen dengan sumber pendanaan yang jelas. Pemantau Pilkada juga harus terakreditasi KPU Kabupaten.
Cakupan pemantauan Pilkada sendiri diserahkan pada masing-masing lembaga pemantau. Misalnya pemantauan dilakukan pada tahapan awal Pilkada atau hanya saat pemungutan suara. Namun mereka harus mengikuti peraturan KPU.
"Pemantau hanya boleh menjalankan tugas di luar Tempat Pemungutan Suara. Tidak boleh menganggu saat pemungutan dan rekapitulasi suara," katanya
Ia menjelaskan, keberadaan tim pemantau dalam pelaksanaan Pilkada sebenarnya tidak wajib. Sebab Peraturan KPU tidak mewajibkan adanya lembaga tersebut. Hanya saja, KPU telah membuka dan mengatur pendaftaran pemantau untuk membuka ruang bagi masyarakat yang ingin berkontribusi langsung dalam Pilkada.
Indah mengatakan, pada Pemilu Presiden dan anggota legislatif lalu, jumlah lembaga pemantau Pemilu di Sleman cukup banyak. Terutama dari lembaga yang didanai pihak asing.
"Tapi sekarang minatnya belum ramai. Kita tunggu saja sampai tanggal penutupan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika