Ahad 16 Feb 2014 14:41 WIB

Akademisi Ingatkan Lampung Rawan Konflik Pemilu

Red: Julkifli Marbun
Parpol/ilustrasi
Foto: antara
Parpol/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dr Budiono mengingatkan, keabsahan atau legitimasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang disoal berbagai pihak, dapat menjadi pintu masuk adanya konflik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2014.

"KPU semestinya tidak membuka celah tersebut, sehingga secara hukum dapat menjadi salah satu faktor adanya gugatan yang memicu timbul konflik," kata dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) itu, di Bandarlampung, Minggu.

Dia mengharapkan, KPU Pusat dapat mengambil alih penyelenggaraan pemilu di Lampung, mengingat masih belum jelas legalitas KPU Lampung selaku penyelenggara pemilu, serta kegagalan tiga kali dalam melaksanakan pemilihan gubernur yang sudah dijadwalkan pemungutan suaranya seharusnya sudah menjadi dasar yang kuat untuk pengambil alihan tersebut.

"Apalagi legalitas penyelenggara ini dapat memicu gugatan-gugatan hukum yang berakibat pada kekacauan atau bahkan adanya pemilu ulang akibat tidak legal keberadaan KPU di provinsi ini," kata dia pula.