REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG— Menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2014 pada April mendatang dibutuhkan persiapan dari berbagai stakeholder. Terutama perhatian pemerintah dalam sektor perekonomian. Dampak langsung dari pelaksanaan pemilu terhadap perekonomian Jawa Barat diperkirakan sangat signifikan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah VI, Dian Ediana Rae dalam Seminar Ekonomi Politik Ekonomi Jawa Barat-Banten di Tahun Politik 2014 dan Selanjutnya. Menurutnya, berdasarkan APBN yang dialokasikan untuk pemilu tahun 2014 mencapai Rp17 triliun. Jumlah tersebut merupakan angka yang besar untuk suatu proses demokrasi.

Menurut Dian, dana tersebut dialokasikan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu yang diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal. Bila dibandingkan dengan negara lain, jumlah APBN yang dialokasikan Indonesia memang sangat besar.

Jumlah dana yang dianggarkan pada 2014 mengalami peningkatan dari pemilu 2009 yaitu senilai Rp8,4 triliun. “Peningkatannya mencapai 50 persen,” ujarnya, Selasa (18/3).

Dian menambahkan bahwa dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraan satu pilkada kabupaten atau kota mencapai Rp25 miliar. Sedangkan untuk pelaksanaan di level provinsi dapat menghabiskan anggaran sebesar Rp100 miliar.

“Untuk pelaksanaan pemilu di Jawa Barat diperkirakan akan mencapai Rp775 miliar,” tutur Dian.

Tingginya dana yang dialokasikan diharapkan diimbangi dengan dampak panjang dari pemilu yang dilakukan. Seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, penyelesaian permasalahan pangan, perbaikan sektor pertanian dan perkembangan pertanian. Serta dibutuhkan perhatian pada sektor industri dan usaha kecil menengah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika