REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menengarai adanya upaya menciptakan skenario hitam dalam Pemilu 2014. Skenario hitam dijalankan dengan memanfaatkan instrumen negara agar pemilu tidak berjalan demokratis dan terjadi perpecahan.
"PDIP mulai mencermati bekerjanya skenario hitam yang tidak demokratis seperti penggunaan instrument negara dengan menggunakan politik pemecah belah," kata Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo ketika dihubungi Republika, Senin (17/2).
Tjahjo menjelaskan politik pecah belah diawali dengan kerja oknum intelejen yang memanfaatkan potensi konflik di internal partai. Potensi konflik menurutnya dibesar-besarkan melalui politik adu domba. "Namun pada saat bersamaan dilakukan pendekatan pada tokoh-tokoh internal yang akan digalang dengan berbagai opsi," ujarnya.
Politik pecah belah menurut Tjahjo sudah dilakukan terhadap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Penolakan Risma terhadap proyek pembangunan jalan tol di Kota Surabaya membuat posisi Risma berseberangan dengan Sukarwo yang mendukung pembangunan jalan tol Surabaya. Ini, kata Tjahjo, merupakan bentuk politik pecah belah. "PDIP melihat siapapun yang memimpin Kota Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia pasti akan dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan," papar Tjahjo.
