REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gerakan Indonesia Darurat Korupsi, lawan balik koruptor juga digelar di Kota Bandung, Senin (16/2). Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksinya di depan Gedung Sate, Kota Bandung.

Dalam aksi yang juga serentak dilakukan di sembilan kota yakni Bandung, Yogyakarta, Makassar, Manado, Bandar Lampung, Medan, Padang, dan Jayapura ini menyatakan sikap dan menyerukan agar presiden Joko Widodo bersikap tegas melakukan perlawanan terhadap korupsi.

"Kita harus sadar untuk bersikap, bahwa kita sangat anti terhadap korupsi atau pun upaya-upaya pelindungan terhadap koruptor," ujar juru bicara aksi koalisi Dewi Amalia.

Oleh karenanya, bentuk sikap yang sama Presiden Jokowi juga begitu diharapkan dalam upaya melawan koruptor tersebut. Pasalnya, selama ini, kata Dewi beberapa tindakan pemerintah justru terkesan melindungi para koruptor.

"Kami menuntut Presiden Jokowi tidak akan melantik calon yang kontroversial, belum terbukti dia bersih dari korupsi, kedua kita meminta agar Presiden juga mendahulukan pemberantasan korupsi di atas kepentingan pribadi atau pun kelompoknya," ujarnya.

Selain itu, mereka juga menuntut kepada Parlemen sebagai perwakilan rakyat untuk mengutamakan kepentingan publik dalam segala agenda politiknya. Menurutnya, publik juga hendaknya harus aktif dan kritis mengawal proses demokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Kita masih sangat berharap munculnya Kapolri baru yang lebih bersih daripada BG ini karena dia sudah cacat sejak selama pemerintahan beberapa bulan ini," ujarnya.