REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon membenarkan harus ada reformasi di tubuh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Fadli Zon, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dengan mengucapkan PBB harus direformasi adalah yang pertama kali bagi Presiden Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, pidato Jokowi patut diapresiasi oleh semua pihak. Pasalnya, kondisinya memang membuktikan bahwa PBB adalah organisasi internasional yang lebih mirip 'gangster' yang menang perang. Yaitu, mereka membuat aturan sendiri dan memaksa negara lain harus ikut aturan itu. Jadi, tidak ada demokrasi dalam organisasi semacam ini.

"Saya setuju, reformasi ini harus dilakukan," kata dia di kompleks parlemen, Kamis (23/4).

Fadli Zon menambahkan, reformasi PBB juga sudah mulai disuarakan di negara-negara Amerika Latin dan negara-negara Afrika. Sebab itu, kata dia, pidato Jokowi harus diteruskan oleh jajaran Kabinet Kerja Jokowi. Kementerian Luar Negeri harus meneruskannya pada even bilateral, multilateral, maupun regional.