REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai saat ini masih terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, baik di masing-masing PPK, PPS hingga Pantarlih se Kota Depok.

''Hal itu untuk mengantisipasi jika ada masyarakat yang telah memiliki hak pilih namun belum terdaftar di DPT,'' ujar Nana Shobarna, Ketua Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Kamis (20/2).

Nana menjelaskan, jika hal tersebut ditemukan di lapangan nantinya si pemilih itu akan dimasukkan ke daftar pemilih khusus (DPK). Proses verifikasi tersebut akan berlangsung hingga 26 Maret mendatang. Hasil penetapan perubahan DPT yang ke enam per 18 Januari lalu, DPT di Depok mencapai 1.245.321 dari sebelumnya yakni 1.247.146 per 30 November 2013 lalu.

Berubahnya penetapan DPT diharapkan tidak ada penambahan DPT lagi di masyarakat. Meskipun diakuinya itu sulit dipungkiri. ''Ya kami berharap tidak ada penambahan lagi, karena ini berdampak pada kinerja teman-teman di lapangan. Kalaupun ada ya harus kami layani karena itu merupakan hak mereka,'' jelasnya.

Nana meminta agar PPS dan Pantarlih melakukan kroscek seteliti mungkin. Siapapun memiliki kewenangan untuk melakukan kroscek DPT tidak hanya Panwaslu melainkan partai politik (parpol) dan masyarakatpun memiliki hak itu. 

''Masyarakat dapat melaporkan jika ada tetangga atau saudara mereka yang belum terdaftar di DPT baik itu ke RT maupun ke kelurahan. Intinya dibutuhkan kerjasama semua pihak terkait DPT ini,'' tegas Nana.