REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow menyatakan, anggaran linmas bisa jadi tidak hanya dianggarkan KPU. Kemungkinan besar, pemda juga sudah mengalokasikan anggaran. 

"Ini akan mengarah kepada pemborosan," jelasnya, kepada Republika, Rabu (12/3). 

Saat ini, pemerintah telah memberikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk linmas. Pada saat yang sama, ia khawatir pemda sudah menganggarkan hal sama. 

Apalagi, katanya, potensi anggaran ganda bukan hal baru. Penyebabnya adalah tidak adanya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Anggaran juga bisa jadi tidak terpusat. KPU bisa jadi menjadi sektor utama anggaran tersebut. Namun, Polri dan TNI kemungkinan memiliki anggaran untuk pengamanan TPS. Belum lagi di kementerian dan sejumlah instansi pemerintah lainnya. "Artinya ada banyak tangan yang terlibat dalam hal ini," jelas Jeirry.

Seharusnya, kata dia, ada evaluasi menyeluruh terkait pemilu. Instansi pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi. Alokasi anggaran harus terukur dan jangan sampai terjadi penganggaran ganda. "Kalau sinergi terjalin, tidak mungkin ada penganggaran ganda," paparnya.