REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Johanes Tuba Helan mengatakan presiden terpilih mendatang harus bersih dan antikorupsi.

"Saya yakin, jika presiden tidak melakukan tindakan korupsi dan mampu mengontrol para pembantunya, maka negara ini bisa bebas dari korupsi atau setidaknya mengurangi tindakan korupsi," katanya di Kupang, Kamis (22/5).

Menurut dia, siapa pun yang akan terpilih sebagai presiden harus bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi. Karena, hal itu telah memiskinkan rakyat bangsa ini.

"Saya berharap supaya rakyat bangsa ini lebih jeli dalam menjatuhkan pilihan pada capres yang memang bersih dan benar-benar antikorupsi," ucapnya.

Menurutnya, rakyat sudah pasti mengetahui siapa dari dua pasangan calon presiden ini yang memang benar-benar bersih dan bebas dari kasus korupsi.

"Saya tidak boleh menyebutkan salah satu capres dari dua capres yang akan maju dalam pilpres mendatang. Karena bisa disebut sebagai pendukung salah satu capres. Sebagai pengamat, harus berada pada posisi netral," ujarnya.

Dia juga meminta agar presiden mendatang mampu menciptakan sistem di dalam pemerintahan. Sehingga tidak memberi ruang bagi para pembantunya melakukan tindakan korupsi.

"Salah satu langkah konkrit yang harus dibuat adalah menciptakan sistem yang baik dan mengangkat para pejabat atau pun pembantu-pembantunya yang jujur untuk melaksanakan sistem," tukasnya.

Selain melakukan pengawasan yang ketat, sehingga tidak ada celah bagi para pejabat untuk melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, katanya.