REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara tim pemenangan capres dan cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan capres Prabowo Subianto tentang angka kebocoran negara yang melebihi angka Rp 1.000 triliun dalam debat calon presiden (capres) mendapat banyak bantahan. Karena itu Prabowo diminta gunakan angka valid dalam debat capres.

"Debat capres yang kedua memang masih menyisakan berbagai kontroversi terkait dengan angka-angka bombastis yang dipakai Prabowo," kata Hasto, di Jakarta, Selasa.

Hasto justru menuding Prabowo menggelembungkan angka yang seolah-olah mengutip temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa angka kebocoran keuangan negara mencapai Rp 7.200 triliun.

"Dan mark-up kebocoran anggaran itu ternyata dibantah oleh KPK," katanya.

Lebih lanjut Hasto juga menilai Prabowo telah menyodorkan klaim tentang Undang-Undang Desa yang tak sesuai fakta. Terutama klaim tentang dana Rp 1 miliar per desa per tahun, karena berdasarkan perhitungan alokasi dana desa maka nilai yang dialokasikan untuk desa setidak-tidaknya mencapai Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,4 miliar.

"Dari mana angka-angka yang disodorkan Prabowo itu? Demikian halnya dari mana angka Rp 7.200 triliun soal kebocoran anggaran keuangan negara? Jadi sebaiknya gunakanlah data yang valid dalam debat," ucap Hasto.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu juga mengkritisi paradigma ekonomi Prabowo yang hanya berorientasi soal uang bahwa dengan mencegah kebocoran lantas otomatis ada dana tunai untuk langsung dibagikan ke rakyat.

"Janji membagi dana itu sama saja tingkatannya dengan janji memberikan jabatan menteri di atas menteri," tuturnya.