REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Australia menyatakan mencabut status daftar hitam (black list) visa terhadap Prabowo Subianto. 

Artinya, jika menang pilpres, capres nomor urut satu itu tak akan kesulitan untuk menghadiri forum pemimpin dunia G20 di Brisbane November mendatang.

"Pemerintah Australia akan bekerja dengan baik dengan siapa pun yang menjadi presiden Indonesia," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia seperti dilansir the Sydney Morning Herald, Selasa (8/7).

Dikatakan, perubahan itu melihat peruntungan Prabowo dalam dinamika terkini pertarungan untuk posisi presiden. "Presiden Indonesia akan selalu diterima di Australia."

Dikatakan, pejabat Australia telah melihat Prabowo sejak tahun lalu. Yaitu, ketika dia serius maju dalam kontestasi untuk menjadi pemimpin nomor satu di Indonesia.

"Mereka telah memikirkan untuk bagaimana menghadapinya selama beberapa waktu," ujar mantan pejabat senior Australia.

Laman berita Australia itu menulis, Prabowo telah mengaku menculik 23 mahasiswa di Jakarta pada masa runtuhnya rezim Soeharto. Namun, ia menyatakan tak tahu mengenai alasan mengapa 13 di antaranya tak pernah kembali.

Alasan ini yang kemudian membuat Amerika Serikat mengeluarkan larangan visa untuk Prabowo. Bahkan, ia tak dapat menghadiri upacara kelulusan anaknya pada 2000.

Hal ini juga yang kemudian membuat Australia ikut mengeluarkan larangan visa untuk Prabowo. Meski demikian, larangan itu tak banyak diketahui publik.