REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menyatakan akan mengikuti keputusan Prabowo Subianto yang menolak proses pilpres 2014. Bahkan, Golkar menyatakan siap untuk berada di luar pemerintahan.  

"Golkar harus siap kalau seandainya tidak berada dalam pemerintahan. Karena Golkar yang sekarang ini Golkar yang era reformasi, yang demokratis, betul-betul menganut prinsip-prinsip perjuangan rakyat, mandiri, dan sejalan dengan cita-cita reformasi," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung di Jakarta, Selasa (22/7).

Menurut Akbar, Golkar juga telah mengirimkan surat kepada pengurus tingkat I dan II atas pernyataan Prabowo itu. Mereka meminta seluruh kader di tingkatan itu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkembangan ke depan dan menunggu petunjuk berikutnya dari DPP.

Karenanya, Akbar menyebut Golkar harus siap berada di luar pemerintahan.

"Sebetulnya bukan pemerintahan yang paling utama. Dalam membangun sistem politik, di dalamnya ada berbagai aturan-aturan untuk memperkuat sisi demokrasi itu betul-betul berjalan. Antara lain pemilu yang adil, jujur, bersih, tidak terjadi suatu praktik kecurangan, dan itulah yang mesti kita bangun," ujar Akbar.

Akbar menegaskan, Golar bersama Koalisi Merah Putih memutuskan tidak melanjutkan proses pilpres. Karena melihat banyak laporan yang tidak diakomodasi KPU sebagaimana telah diadukan dan direkomendasikan Bawaslu.

Akbar menyebut, koalisi permanen yang telah terbentuk akan terus membangun soliditas. Koalisi juga harus mampu menjalankan fungsi mengontrol setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.