Jusuf Kalla tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (26/6).
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Jusuf Kalla (JK) dinilai sebagai tokoh yang sangat menjaga kemajemukan. Bahkan, mencegah terjadinya perilaku yang diduga ekstrem atas nama agama.
Mantan menkumham Hamid Awaluddin mengatakan, sikap yang menghormati kemajemukan itu selalu diperlihatkan JK dalam berbagai jabatan yang diembannya.
Misalnya, dapat terlihat ketika masih menjabat Menko Kesra pada 2000. Ketika itu, muncul kelompok yang sangat ekstrem dengan membentuk Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Sulawesi Selatan.
Tujuan kelompok tersebut dibentuk untuk mendesak seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan agar membuat peraturan daerah yang memberlakukan syariat Islam di provinsi itu.
Sebagai putera daerah Sulawesi Selatan, JK diundang untuk menghadiri kongres organisasi tersebut untuk memberikan sambutan atau orasi yang diharapkan mendukung kegiatan yang telah direncanakan.
Namun sebagai tokoh nasional yang lebih mementingkan keutuhan bangsa, JK menilai adanya konsekuensi yang kurang baik dari rencana Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam.
Karena itu, JK memberikan penjelasan yang cukup mendetail tentang pentingnya kemajemukan untuk menjaga persatuan bangsa. Yaitu dengan tetap menjaga kemurnian ajaran Islam.
Meski mengeluarkan sejumlah perbandingan yang cukup keras dalam pertemuan tersebut, tetapi integritas dan nasionalisme JK telah menyebabkan redamnya aksi kelompok ekstrem tersebut.
"Itu artinya, JK memiliki kepemimpinan yang mampu menjaga kemajemukan," kata Hamid.