REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan menilai, deklarasi koalisi permanen yang dilakukan partai-partai pengusung Prabowo-Hatta terlalu dini dilakukan. Sebab, belum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pemenang Pilpres 2014.

"Kami lihat ini prematur dilakukan," kata Anies di Media Center JKW4P, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).

Dia mengatakan, deklarasi koalisi permanen sebagai bentuk pilihan politik sebenarnya sah-sah saja dilakukan. Namun, ujar Anies, yang harus dipertanyakan adalah, apakah langkah tersebut sudah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partisan. "Cara-cara seperti ini tidak mencerminkan semangat menomorsatukan rakyat," ujarnya.

Anies, secara implisit menilai, deklarasi koalisi permanen dapat mengganggu jalannya pemerintahan ke depan. Sebab, seperti diketahui, jumlah anggota partai pendukung Prabowo-Hatta di parlemen jauh lebih banyak dibanding Jokowi-JK. Jika KPU menetapkan Jokowi sebagai presiden, dikhawatirkan program-program pemerintahan akan dijegal oleh parlemen. 

"Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan ke rakyat jika semangat pada parpol adalah mengganjal lawan politiknya," kata dia.

Seperti diketahui, para pemimpin parpol pendukung Prabowo-Hatta telah menandatangani kesepakatan koalisi permanen Merah Putih di parlemen untuk periode 2014-2019. Hal ini menyusul disahkannya UU MD3 (susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD).