REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah, melalaui Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikri) memberlakukan kembali moratorium pendirian Fakultas Kedokteran per Maret 2014. Moratorium atau penghentian sementara dilakukan untuk mengevaluasi dan membenahi fakultas kedokteran  yang telah ada. 

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Agung Pranoto mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurut Agung, kebijakan moratorium tepat digulirkan untuk memastikan kualitas fakultas kedokteran yang telah ada beserta kualitas lulusannya. Hal tersebut juga penting sebagai modal Indonesia membangun daya saing di sektor kesehatan dengan negara-negara lain. 

Agung menyampaikan, Indonesia saat ini memiliki 75 fakultas kedokteran. Dari jumlah tersebut, kualitas kelembagaan, tenaga pengajar hingga lulusan masih belum merata. “FK Unair, selaku pengampu FK-FK baru, cukup merasa kerepotan. Kita sudah membantu kanan-kiri, tetapi masih belum beres semua,” ujar Agung, Kamis (19/3). 

Menurut Agung, saat ini, ketersediaan dokter bukan persoalan utama dalam pembangunan dunia kesehatan di Indonesia. Hal yang lebih penting, menurut Agung, adalah distribusi dokter ke daerah-daerah. “Sekarang dokter diberikan hak untuk memilih tempat praktik yang diinginkan, sehingga dokter menumpuk di kota-kota saja,” ujar dia. 

Menurut Agung, pemerintah harus memfasilitasi, termasuk memberikan penghargaan dan insentif lebih agar para dokter mau menjalani praktik di daerah-daerah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika