REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan seleksi guru harus lebih ketat dibandingkan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya karena beratnya tugas yang dipikul guru yakni mencerdaskan bangsa.

"Guru itu tugasnya mencerdaskan bangsa, maka guru harus lebih cerdas dari siswa. Oleh karena itu, ujian guru harus lebih ketat dibandingkan lainnya," ujar Jusuf Kalla dalam seminar yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Jumat (27/5).

Wapres menambahkan karena beratnya tugas guru, maka guru honorer tidak bisa langsung diangkat menjadi guru PNS. Tetapi, mereka harus melalui pola seleksi. "Demi mutu pendidikan, kita tidak bisa langsung angkat guru honorer sebagai PNS. Kalau langsung diangkat, nanti Pemda merekrut banyak guru honorer dan kemudian mengangkatnya jadi PNS tanpa memperhatikan mutu," kata dia.

Menurut dia, guru bukan seperti halnya Satpol PP yang tugasnya lebih banyak melakukan penertiban.

"Guru bukan seperti Satpol PP yang asal tegak saja. Tapi mencerdaskan bangsa," ujarnya.

Wapres juga menambahkan guru harus terus belajar dan tidak puas dengan ilmu yang sudah ada pada dirinya.

Permasalahan guru, kata dia, bukan terletak pada jumlah guru tapi sistem penyaluran yang tidak merata. Imbasnya guru menumpuk di perkotaan, namun di desa mengalami kekurangan. "Kami sedang memikirkan distribusi guru itu bisa lintas provinsi. Sehingga kami bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan guru."

Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi, mengatakan salah satu jalan keluar dari permasalahan guru yang tidak merata adalah melalui program Guru Garis Depan. Program tersebut mengirimkan guru-guru terbaik untuk ditempatkan di sejumlah daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika