REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Oleh: Prof Dr H AM Saefuddin
Pada 28 Februari kemarin, seribuan orang berhimpun di Muamalat Tower, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Oh, bukan. Mereka bukan hendak memperingati Hari Penyakit Langka (Rare Disease Day) yang jatuh setiap 28 Februari. Dipimpin Ustadz Yusuf Mansur (UYM), mereka datang untuk ramai-ramai membuka rekening tabungan.
Memang sejak 2016, Indonesia turut memperingati Rare Disease Day (RDD), yang dicanangkan dunia mulai 2008. Peringatan Hari Penyakit Langka ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit langka dan dampaknya bagi para penderitanya.
Peringatan RDD diprakarsai European Organization for Rare Disease, lembaga non-profit yang berperan sebagai aliansi dari organisasi-organisasi penyakit langka di Eropa dan sekitarnya. Organisasi-organisasi ini digerakkan oleh pasien-pasien dan individu-individu di Eropa yang terdampak oleh berbagai penyakit langka.
Walau demikian, kedatangan ramai orang ke Muamalat Tower, diikuti ribuan lainnya di kantor-kantor Bank Muamalat Indonesia dari Aceh hingga Papua, cukup berkaitan dengan rare disease.
Salah satu penyakit langka di dunia perbankan adalah irrational rush. Penarikan dana secara besar-besaran dan serentak oleh nasabah hanya berdasarkan hoax (kabar bodong).
Profesor Universitas Columbia Robert Merton, dalam bukunya Social Theory and Social Structure, mengemukakan bahwa sebuah bank dapat mengalami rush walaupun sekadar diawali oleh hoaks.
Kata Merton, walau nasabah awalnya tahu kabar negatif tentang sebuah bank itu hanya sebuah hoaks, namun dia kehilangan rasionalitas ketika melihat nasabah lain percaya pada hoaks tersebut. Apalagi di zaman now, hoaks begitu mudah memviral dan dipercaya banyak orang.
Mervyn King, mantan gubernur bank sentral Inggris, seperti dikutip dari laman bbc.com edisi 20 Maret 2013, menjelaskan bahwa tidak ada rasionalitas menarik dana besar-besaran hanya didasarkan hoaks, tetapi ia menjadi sangat rasional untuk ikut menarik dana ketika penarikan besar-besaran mulai terjadi.
Nah, seruan Yusuf Mansur mengajak komunitas Daarul Qur’an, Paytren, dan masyarakat muslim untuk menabung di Bank Muamalat, sangat efektif untuk menepis kabar bodong tentang BMI.
Jurus itu merupakan salah satu rekomendasi dari Zoe Chase yang dimuat di laman National Public Radio (www.npr.org/three-ways-to-stop-a-bank-run) edisi 11 Juni 2012, dalam memerangi hoaks yang dapat menimbulkan rush.
Pertama, menghadapkan hoaks dengan fakta. Kedua, melakukan tindak nyata yang berkebalikan dengan hoaks. Ketiga, menjelaskan secara proporsional hal yang terjadi.
Seruan UYM adalah simbolik gerakan besar; Pro-syariat movement.
Semua tahu, ada pergulatan idiologis-politis yang melatari kelahiran BMI. Ia menjadi salah satu tonggak perubahan haluan politik Presiden Soeharto, dari tirani minoritas-sekuler ke demokrasi proporsional pro-Islam.
Pilihan berisiko tinggi Pak Harto didukung sejumlah intelektual IPB, seperti Prof AM Saefuddin, KH Prof Didin Hafidhuddin, Prof Bunasor, dan lain-lain. Maaf sekadar berbagi cerita, saham saya di Bank Muamalat sejak beberapa tahun lalu sudah saya wakafkan untuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
BMI jadi bank pertama yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, di Indonesia. Kelahirannya dibidani ulama, pengusaha, birokrat dan umat Islam, yang bahu-membahu bersinergi hingga terkumpul total dana sekitar Rp 110 Miliar. Luar biasa, padahal berdasarkan regulasi liberal Pakto 1998, modal untuk mendirikan bank cukup Rp 10 M.
Akhirnya Muamalat resmi berdiri pada 1 November 1991, dan kemudian mulai beroperasi penuh sejak 1 Mei 1992. Kini, lebih 65% saham BMI dimiliki pesaham asing yang mewakili institusi Islam (Islamic Development Bank, Bank Boubyan, Atwill Holding Limited, National Bank of Kuwait, dll).
Dalam kondisi begitu, mempertahankan eksistensi BMI dengan menepis hoaks atasnya, tetaplah sebuah langkah besar; Pro-syariat, pro-history, pro-Islamic World.
Syukur-syukur dengan dukungan pemerintahan baru nanti, umat Muslim dapat melakukan buy back Bank Muamalat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika