Indonesia dan Malaysia sering dihadapkan pada kondisi seakan "bermusuhan" tiada habis-habisnya. Begitu cepat reaksi itu tersulut, hanya karena persoalan yang tidak begitu prinsip. Sebagai bangsa yang merasa "mempunyai martabat", kita merasa diremehkan, harga diri diinjak-injak, bahkan seakan didzolimi oleh Malaysia.
Tapi kita seakan menjadi lumpuh, buta, tuli, bisu dan menutup mata dengan kondisi yang terjadi di dalam negeri sendiri. Para pemimpin kita, wakil rakyat kita yang dengan jelas dan gamblang telah menginjak-injak hak dan mendzolimi rakyat, sama sekali tidak ada gerakan yang melebihi reaksinya ketika menghadapi Malaysia.
Mungkin banyak yang lupa atau tidak mengerti sejarah terbentuknya negara Malaysia. Siapa-siapa saja penduduk Malaysia dan sampai sekarang bagaimana ketergantungan kita dengan Malaysia, terutama dalam hal tenaga kerja. Kita seakan juga menutup mata tentang itu.
Yang pasti dan tidak bisa dipungkiri, saat ini taraf hidup kita kalah jauh dengan Malaysia. Kita kalah dalam banyak hal, boleh dikata hampir semua sektor kita kalah dengan Malaysia. Mungkin ada beberapa sisi kita menang dibanding Malaysia. Tapi sisi dan kemenangan itu tidak membawa dampak manfaat kepada rakyat banyak.
Lebih kurang dua juta orang Indonesia yang mempunyai dokumen resmi (visa kerja), sekarang ini bekerja di Malaysia. Sementara, diperkirakan dua juta orang Indonesia juga yang tidak mempunyai dokumen resmi mencari nafkah dan penghidupan di Malaysia. Sebuah jumlah yang cukup banyak, sekitar 17% dari jumlah penduduk Malaysia yang hanya lebih kurang 26 juta orang.
Jumlah 4 juta orang Indonesia itu merupakan pendatang baru dari Indonesia, belum termasuk pendatang lama dan yang sudah mempunyai KTP Malaysia. Lebih dari itu, 75% penduduk melayu Malaysia berasal dari Indonesia.
Jadi tidak aneh dan jangan heran, apalagi sampai tersinggung kalau mereka juga mempunyai adat dan tradisi yang sama dengan yang ada di Indonesia. Sekadar tahu, di provinsi Johor dan Selangor masih banyak orang kampong, yang dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasinya.
Sebagai orang Jawa, harusnya kita bangga ada orang luar negeri yang masih mempergunakan bahasa Jawa dalam pergaulannya. Coba perhatikan di Jakarta, berapa banyak anak keturunan Jawa yang bisa bertutur dalam bahasa Jawa?
17 Agustus 1945 merupakan kemerdekaan Indonesia, sementara 31 Agustus 1957 menjadi kemerdekaan Malaysia. Berarti, sudah 67 tahun usia Indonesia dan baru 55 tahun usia Malaysia merdeka. Secara usia, kemerdekaan kita lebih tua dari Malaysia. Secara sosio cultural, boleh dikata kita saudara tua Malaysia. Tapi dalam banyak hal, kita sudah kalah maju dari Malaysia.
Kononnya, sekitar tahun 1970-1980an banyak didatangkan guru-guru dan dosen dari Indonesia ke Malaysia, untuk membantu kemajuan pendidikan di Malaysia. Bahkan di sekitar tahun tersebut, kononnya orang Malaysia kalau ke Jakarta tidak ketinggalan untuk mengunjungi tugu Monas.
Kondisi seperti itu kini berbalik. Malaysia sudah jauh berlari meninggalkan Indonesia dalam berbagai hal. Sedang kita masih disibukkan dengan urusan perut. Sehingga, orang-orang yang punya kuasa berlomba-lomba untuk mengisi perutnya. Tidak cukup dengan beras tapi apa-apa yang bisa dimasukkan dalam perut akan ditelan walau itu bukan haknya. Ada semen, aspal, besi, hasil tambang, pajak, pokoknya semua akan disikat habis.
Kita juga masih disibukkan dengan urusan perebutan lahan. Lahan parkir, lahan dagang, lahan rumah, lahan basah, lahan empuk dan semua lahan yang dirasa akan mendatangkan keuntungan bagi perut. Efek dari itu banyak terjadi keributan, tawuran, kerusuhan, anarki dan peperangan sesama sendiri.
Semua disibukkan dengan urusan masing-masing. Pemimpin dan wakil rakyat yang seharusnya menyejahterakan rakyat, tapi yang ada hanya sibuk mencari pencitraan, sibuk otak-atik mempertahankan kekuasaan, juga sibuk merekayasa bagaimana meraih kedudukan dan kekuasaan. Kekuasaan yang seharusnya merupakan amanah yang harus ditunaikan, tapi yang terjadi kekuasaan untuk meraih popularitas dan kekayaan.
Serba instan, itu yang menjadi tren di Indonesia dalam berbagai bidang. Bermula dari ini, sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kesempatan. Akibatnya, terjadi ketidak adilan dan tidak mendidik kemandirian.
Banyak contoh dalam hal ini, karena ingin cepat selesai urusan maka dipergunakan jalur sogokan dan uang yang akan berbicara. Sehingga jalur formal dan legal akan kalah dengan model seperti ini. Kasus-kasus seperti ini banyak dijumpai hampir di semua sektor, lini pemerintahan dan swasta.
Pemerintah juga tidak serius melindungi rakyatnya dari berbagai macam bentuk perbuatan dari pihak pemerintah, swasta, dalam dan luar negeri. Rakyat yang selalu menjadi korban. Dari ketidak adilan, ketidak seriusan dan ketidak becusan pemerintah, rakyatlah yang akhirnya lebih kreatif dan bisa mengerjakan peran pemerintah.
Kondisi seperti ini berbalik 180 derajat dengan apa yang dialami oleh rakyat dan pemerintah Malaysia. Selama hampir 5 tahun saya hidup di Malaysia, tidak pernah membaca maupun mendengar anggota dewan study banding ke luar negeri. Tidak ada gejolak, baik dalam bidang ekonomi maupun kehidupan sosial yang lain. Semua sudah terprogram, tertata dan tersusun dengan rapi dan jelas.
Rakyat selalu diutamakan, tidak ada "urunan/patungan" untuk membeli aspal buat penegerasan jalan, sebagaimana yang terjadi di kampung-kampung di Indonesia. Tidak ada pembagian listrik dari 450, 900, 1300 dll, semua berdaya tinggi dan sangat aman.
Tidak ada naturalisasi pemain bola, bahkan pernah diberlakukan tidak ada pemain asing di klub-klub sepak bola. Tidak ada bentrokan dan kerusuhan supporter karena timnya kalah. Tidak ada penonton bola yang memaksa masuk karena tidak ada tiket.
Tidak ada pengembalian uang berupa permen, rokok atau suruh menggenapkan pembeliannya. Uang receh dari 1 sen sampai 100 ringgit siap sedia. Restoran akan dikontrol tentang peletakan daftar harga, dan kebersihan dapur. Pom bensin wajib menyediakan pompa angin, air, dan toilet. Toilet akan dikontrol dan jika kotor akan ditegur oleh pemerintah. Para pengguna pun tidak dipungut biaya.
Jika ada perbaikan jalan raya, maka akan dipasang batas pengaman sesuai seberapa jalan itu diperbaiki dan akan ada tulisan permintaan maaf karena pengguna jalan terganggu. Tentang hal ini, bandingkan dengan di Indonesia batas pengaman ala kadarnya dan sering membuat kecelakaan, dan sama sekali tidak ada permintaan maaf dari pelaksana maupun pemerintah.
Tidak ada profesi tukang parkir, sebab semua sudah memakai mesin. Kendaraan roda dua di tempat-tempat umum tidak dikenakan biaya parkir alias gratis. Ada parkir khusus di tempat-tempat tertentu yang memang disediakan untuk parkir. Hanya mobil yang harus membayar parkir. Tapi setiap hari libur bebas biaya parkir.
Masjid dan musholla semua mendapat perhatian dari pemerintah. Bangunan fisik dan pengurusnya. Tidak ada perbedaan mengenai permulaan Ramadhan dan 1 Syawal. Lembaga zakat dikelola oleh pemerintah/kerajaan, tidak seperti di Indonesia yang bertebaran lembaga-lembaga zakat yang tidak jelas bagaimana pertanggungjawabannya.
Rakyat hidup dengan tenang dan damai. Rakyat diperhatikan dan disejahterakan. Orang-orang cacat fisik dan mental mendapat subsidi biaya hidup dan diistimewakan. Karena itu dari hasil survei taraf hidup rakyat Malaysia jauh di atas Indonesia.
Jadi untuk apa wakil rakyat Indonesia jauh-jauh study banding ke negara Eropa, Amerika dan Afrika, kalau tidak ada hasilnya? Datang saja ke Malaysia, bagaimana pemerintah Malaysia mengurus negara dan rakyatnya. Jika tidak mau, undanglah saya. Saya siap mempresentasikan Malaysia dari berbagai aspek dan sudutnya.
Huda Hadi
Huda Hadi adalah penulis jalanan dan independent, akan menulis sesuai suara hati nuraninya. Tinggal di Madiun, Jawa Timur. Bisa dihubungi di 087753991639 atau 081234320459.
Ikuti Whatsapp Channel Republika