Dalam hal menyikapi pemberantasan korupsi di Indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia di Portugal (PPI Portugal) mengapresiasi peran serta masyarakat dan segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui reformasi lembaga-lembaga penegakan hukum. PPI Portugal juga bersepakat mengeluarkan pokok-pokok pemikiran untuk menjadi pertimbangan dalam rangka memerangi dan memberantas praktik korupsi.
1. Dalam perkembangannya, korupsi telah terjadi secara sistematis dan luas. Kejahatan ini dapat merusak sistem tatanan negara dan menyengsarakan rakyat banyak. Oleh karena itu, korupsi harus dibasmi dari bumi Indonesia dan penanganan pemberantasannya harus dijalankan dengan cara yang tidak biasa (extraordinary/luarbiasa).
2. Untuk menghilangkan perilaku korupsi, perlu diketahui sumber-sumber permasalahan penyebab korupsi. Pengidentifikasian masalah ini terletak pada aspek pendidikan dan tingkat kesejahteraan penduduk. Lembaga pendidikan memegang porsi penting dalam pembentukan karakter anak bangsa untuk bersikap jujur dan anti korupsi. Untuk itulah perbaikan dunia pendidikan harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah, antara lain dalam hal tingkat kesejahteraan pendidik, kompetensi dan keteladanannya. Berikutnya pemerintah jg harus dapat menjamin setiap anak bangsa dapat memiliki jaminan kesehatan, pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tiga pilar utama; Preventif, Investigatif dan Edukatif. Strategi preventif merupakan pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem yang mengedepankan asas akuntability dan fairness. Strategi investigatif meliputi tindakan deteksi dan penegakan hukum (rule of law) terhadap pelaku pidana korupsi dengan memberikan efek jera. Strategi edukatif merupakan upaya mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam memerangi dan mengawasi tindak praktik korupsi di pemerintahan dan masyarakat itu sendiri.
4. Di Indonesia terdapat tiga lembaga yang menangani tindak pidana korupsi yakni, KPK, Kejaksaaan, dan Polri. Revisi UU terutama UU No. 30 thn 2002 tentang KPK yang dilakukan DPR RI harus mendukung penguatan pada lembaga tersebut. Untuk menunjukkan dukungannya, DPR harus menghilangkan pasal-pasal pencabutan kewenangan, penyetujuan pendirian KPK di setiap daerah, penambahan personil penyidik KPK dan penambahan anggaran dari APBN. Sebagai contoh, Hong Kong dengan penduduk 25 juta jiwa memiliki penyidik sekitar 3000 orang dengan 0,5% anggaran negara. Sedangkan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 240 juta jiwa, hanya memiliki penyidik kurang dari 100 orang dengan 0,04% anggaran negara.
5. Dukungan pemerintah dan publik beserta sumber daya manusia yang mumpuni adalah faktor utama dalam kesuksesan memberantas korupsi. Seluruh elemen masyarakat harus berkomitmen untuk berjuang dan bahu membahu mendukung pemberantasan korupsi demi Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.
Demikian pokok – pokok pemikiran ini kami sampaikan. Semoga dapat memberi konstribusi positif bagi penegakan hukum di tanah air.
Portugal, 9 Oktober 2012
Ketua Umum PPI Portugal
A. Rohim Boy Berawi
Sekretaris Umum
A.Syaiful Badar
Ikuti Whatsapp Channel Republika