REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Hery Sucipto

Sejak dikudeta oleh militer, para pendukung presiden terguling Mesir, Muhammad Mursi, terus melakukan pembelaan dengan turun di jalan-jalan utama negeri itu. Aksi damai puluhan ribu massa itu, yang berlangsung tiap hari, menunjukkan proses inkonstitusional yang dilakukan militer Mesir tidak bisa diterima sebagian besar rakyat Mesir.

Sementara itu, pada saat yang sama, kepala angkatan bersenjata Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sissi, serta pihak istana kepresidenan, menyerukan rakyat Mesir turun ke jalan menentang para pendukung Mursi. Militer meminta mandat rakyat Mesir untuk menumpas apa yang mereka sebut sebagai 'teroris'. Itu ditujukan untuk membasmi para pendukung Mursi dan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM), tempat Mursi aktif di dalamnya.

Jalan kehancuran

Seruan militer dan istana itu setidaknya menyiratkan dua hal: Pertama, bentuk kepanikan politik militer dan pemerintah menghadapi perlawanan para pendukung Mursi dan IM. Di satu sisi, militer ingin segera kondisi Mesir segera membaik sehingga pemerintahan sementara di bawah komando Presiden Adly Mansur dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Namun di sisi lain, pencabutan mandat secara tidak sah melalui kudeta tidak diterima para pendukung IM. Mereka menuntut Mursi dikembalikan pada jabatannya sebagai presiden yang sah. Seharusnya, pencabutan secara konstitusional adalah melalui pemilu, karena pemilik mandat sejati adalah rakyat, bukan militer.

Kedua, tindakan militer yang meminta rakyat mendukung mereka untuk menumpas para pendukung IM, tidak saja semakin menambah rumit dan pelik persoalan yang dihadapi rakyat negeri itu. Akan tetapi, juga menimbulkan polarisasi di dalam masyarakat.

Partai Noor yang berafiliasi dengan gerakan Islam Salafi, misalnya, dan merupakan koalisi dalam pemerintahan Mursi, namun mendukung kudeta, secara tegas menolak ajakan militer. Demikian institusi al-Azhar, yang semula cenderung mendukung kudeta, belakangan justru menolak seruan militer Mesir untuk turun ke jalan, memakai cara kekerasan untuk menghentikan aksi pendukung IM dan Mursi.

Militer Mesir tidak seharusnya mengeluarkan seruan tersebut. Justru seruan itu sama halnya mengobarkan perang saudara dan mengajak rakyat Mesir membawa negerinya menuju kehancuran. Faktanya, hampir setiap hari jatuh korban, bahkan militer semakin telanjang menembak mati para pendukung Mursi, seperti terjadi pada Sabtu dini hari (sebelum Subuh) pekan lalu, sekitar 70 pendukung IM diberondong peluruh saat mereka duduk-duduk santai di pinggir jalan.

Para elite Mesir, baik IM, oposisi, maupun militer, seharusnya dapat menahan diri sebagai upaya mencegah negeri itu pada kehancuran. Justru dengan cara kekerasan, bukan saja merugikan Mesir, tapi juga mengundang kekuatan asing untuk 'bermain' memperumit kondisi di negeri itu.

Konflik yang terus memakan korban di Mesir itu sekaligus menunjukkan bagaimana para elite di negeri itu telah membunuh logika politik (uqul as-siyasah), yang sesungguhnya memiliki tujuan dan cita-cita menyejahterakan rakyat. Logika politik sebagai sarana mewujudkan kedamaian, keamanan, dan ketenteraman umum.

Yang berkembang kini justru logika kekuatan (uqul al-quwwah), di mana yang kuat, lebih-lebih memiliki senjata, akan dapat sewenang-wenang bertindak dan menindas yang lemah. Dalam logika kekuatan, para elite saling mengerahkan kekuatan, dan lagi-lagi mereka pula yang menjadi korban, sebaliknya para elite tiarap selamat.

Peran Indonesia

Secara historis, Indonesia memiliki hubungan sangat kuat dengan Mesir. Negeri piramid ini pula yang pertama kali mengakui kemerdekaan RI, disusul kemudian negara-negara Arab lainnya. Selain itu, juga sama-sama berpenduduk Muslim terbesar. Dalam konteks ini saja seharusnya Indonesia lebih bisa memainkan peran signifikan dalam mendorong penyelesaian konflik di Mesir.

Pemerintah kita terkesan 'bermain aman', hanya sesekali mengeluarkan imbauan agar para pihak di Mesir dapat menahan diri supaya tidak terjadi aksi kekerasan lebih besar lagi. Langkah maksimal sebenarnya dapat diambil Indonesia. Misalnya, dengan memprakarsai sidang darurat OKI membahas khusus soal Mesir, atau mendorong PBB menurunkan pasukan perdamaian, serta mendorong pembentukan tim investigasi internasional.

Memiliki potensi peran politik luar negeri yang besar, namun tidak ditunjang dengan grand strategi yang jelas dan tegas, membuat Indonesia sebagai negara besar tapi tidak diperhitungkan di kancah internasional. Tentu ini pekerjaan besar pemerintahan SBY agar kemaslahatan politik bebas aktif kita dapat diejawantahkan lebih tegas, berani, dan transparan, bermanfaat bagi terciptanya kesejahteraan dan perdamaian dunia.

*Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Ikuti Whatsapp Channel Republika