Oleh: H.Ikhsan Abdullah

(Mahasiswa Program Doktoral Universitas Jember dan Direktur Eksekutif Halal Watch)

Air mata kembali lagi membahasi wajah. Kabar dari Tanah Suci sungguh memilukan untuk didengar. Ratusan tamu Allah itu harus menemui ajalnya di Tanah Suci. Insiden terbaru datang dari musibah Mina yang terjadi Kamis (24/9) dengan mencatat lebih dari 700 jamaah haji wafat. Sebuah laporan menyebut, peristiwa itu sebagai musibah terburuk kedua pada pelaksanaan haji.

Peristiwa itu tentunya perlu mendapat koreksi. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara mayoritas berpenduduk muslim lainnya sudah saatnya mendesak Kerajaan Arab Saudi untuk menata kembali tatakelola haji secara modern. Ini perlu dilakukan karena haji melibatkan negara yang mengirimkan jamaahnya dalam jumlah besar.

Jangan sampai tata kelola haji yang sedemikian buruk menghadirkan jamaah haji menjadi tidak tenang dalam melaksanakan ibadah di Tanah suci. Ada rasa was-was dan jauh dari kekhidmatan. Makkah, Madinah dan tempat-tempat yang wajib dikunjungi dalam prosesi haji bukan hanya milik Kerajaan Saudi saja. Tempat-tempat itu sesungguhnya milik umat Islam, sekalipun secara teritori berada dalam yuridiksi Kerajaan Saudi.

Apalagi pemerintah kita (Indonesia) sudah mengganggap haji itu sebagai ritual yang rutin. Setidaknya dari negeri ini mengalir tak lebih kurang dari 200 ribu warga negara Indonesia setiap tahunnya yang berkunjung ke sana. Terkait dengan kepentingan WNI, tentunya pemerintah harus bisa menjamin para jamaah kita mendapat perlindungan dan pelayanan khusus.

Meski haji adalah kewajiban individu umat Islam yang mampu dan mau berkorban membelanjakan hartanya di jalan Allah namun pemerintah tak bisa lepas tangan. Dalam kerangka negara, pemerintah sepatutnya bisa menjamin pelaksanaan ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 UUD 45 dimana ada kewajiban negara meningkatkan ketakwaan warganya kepada Tuhan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika