Oleh: Lukman Hakiem*
Percobaan kudeta yang gagal pada September 1965, menurut Proklamator Mohammad Hatta (1902-1980) mengakibatkan proses dialektika, kembali ke demokrasi. "Tetapi," kata Hatta, "masih panjang jalan yang harus ditempuh untuk tiba pada demokrasi yang sesungguhnya."
Pada bulan Juli 1966, kepada pemimpin buruh Amerika Serikat (American Federation of Labour), Harry Goldberg, Hatta berkata: "Tetapi partai-partai yang ada, yang didominasi oleh pemimpin-pemimpin dengan kepentingan masing-masing (vested interest) tidak akan berhasil menemukan jalan kembali ke demokrasi. Seperti Anda tahu, partai-partai kami lebih tersusun secara oligarki daripada merupakan organisasi demokrasi yang sesungguhnya."
Seperti ditulis oleh Deliar Noer dalam Mohammad Hatta Biografi Politik (Jakarta, LP3ES, 1990), Bung Hatta memang meletakkan idenya tentang demokrasi begitu tinggi. Dia tidak keberatan dengan istilah Demokrasi Pancasila yang di awal Orde Baru mulai acap disebut-sebut sebagai pengganti Demokrasi Terpimpin ala Sukarno. Bagi Hatta, Demokrasi Pancasila sama dengan demokrasi sosial, yaitu demokrasi politik dan ekonomi.
Demokrasi Pancasila menurut Bung Hatta ialah demokrasi yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijalankan dengan jiwa yang murni, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu, perjuangan untuk melaksanakan dan menghidupkan Demokrasi Pancasila harus dikemudikan oleh sikap cinta akan kebenaran dan keadilan dan kebaikan serta dengan rasa persaudaraan dan toleransi.
Gerakan Demokrasi Islam
Untuk memberi contoh bagaimana seharusnya partai berfungsi, bersama dengan sejumlah alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), Hatta berusaha mendirikan partai politik yang akan diberi nama Partai Demokrasi Indonesia (PDII) yang lebih dulu akan merupakan sebuah gerakan bernama Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII).
Cita-cita gerakan itu, menurut Hatta, ada sejarahnya. Sejak 1958, apalagi 1960-1963, banyak sekali pemuda dan pelajar Islam, terutama aktivis HMI dan PII, yang kecewa terhadap jalannya pemerintahan negara.
Tidak saja keadaan ekonomi yang terus memburuk karena inflasi yang tidak terkendali, juga haluan negara yang berpedoman kepada Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) telah memberi kesempatan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk melebarkan sayapnya ke mana-mana.
Karena ada perintah dari atas agar pemerintah dari provinsi sampai desa terdiri dari empat kaki yaitu kaki nasional, kaki agama, kaki komunis, dan kaki karyawan (= tentara), maka gerakan komunis dengan mudah berkembang sampai ke pelosok-pelosok tanah air yang belum pernah mereka masuki.
Hasutan dan ancaman terhadap HMI dan PII, makin hari makin hebat. Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan PKI terang-terangan menuntut supaya HMI dibubarkan karena menentang Nasakom.
Beberapa pekan sesudah peristiwa Gestapu yang berhasil digagalkan oleh tentara dan rakyat, menurut Hatta, ada desakan untuk membentuk partai Islam yang baru yang terbebas sama sekali dari pengaruh masa lampau yang bercorak kezaliman.
Dengan terbentuknya partai baru itu, diharapkan pendidikan demokrasi kepada rakyat secara teratur dapat dilaksanakan.
Menurut Hatta, masa lalu memperlihatkan kepada kita, betapa mudahnya orang memutar dasar negara dari demokrasi menjadi diktatur di bawah janji palsu Demokrasi Terpimpin. Demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat dengan tanggung jawab bersama, mudah saja diganti dengan kultus perseorangan.
Sebab itu, kata Hatta, tugas utama GDII ialah mendidik rakyat yang akan menjadi pengikutnya untuk memahami Demokrasi Pancasila dengan penuh rasa tanggung jawab terutama kepada Tuhan, dan kepada masyarakat.
"Ajaran Islam tentang demokrasi dan sosialisme beserta isi daripada UUD 1945 menjadi pedoman bagi gerakan ini," tegas Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika