REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: William Henley *)
Tanpa terasa, bulan suci Ramadhan 1438 Hijriah/2017 Masehi telah mendekati masa pengujung. Menjelang periode ini, di Indonesia terdapat ‘ritual’ tahunan yang kerap menyita perhatian masyarakat maupun pemerintah, yaitu mudik.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, jutaan atau bahkan puluhan juta orang akan bergerak secara bersamaan dalam periode tertentu demi merayakan Idul Fitri bersama orang-orang terkasih. Lazimnya pergerakan dilakukan dari perkotaan ke perdesaan. Di balik makna sosial keagamaan, terdapat makna ekonomi dari peristiwa tersebut, sesuatu yang tentu tidak dapat dianggap angin lalu.
Sebab, begitu besar potensi ekonomi yang terkandung di dalam mudik. Entah itu dalam bentuk konsumsi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur berupa jalan raya, jalan tol, jembatan maupun bentuk-bentuk prasarana dan sarana lain. Semua itu diharapkan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan.
Hajat besar
Dalam bahasa Jawa ngoko, mudik berarti ‘Mulih dilik’ yang berarti pulang sebentar saja. Sementara, Kamus Besar Bahasa Indonesia daring mencatat dua definisi mudik. Pertama, (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman). Kedua pulang ke kampung halaman.
Mengacu kepada catatan sejarah, tradisi ini di Indonesia baru marak pada dekade 1970-an. Pemicunya adalah perkembangan Jakarta selaku ibu kota NKRI dari sisi ekonomi. Bagi masyarakat perdesaan, Jakarta adalah impian untuk mengubah nasib.
Maka, seiring gelombang urbanisasi, berkembang pula mudik. Sejalan dengan perkembangan kota-kota besar di luar Jakarta seperti Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota lain, maka tradisi ini semakin menguat.
Moda transportasi yang digunakan dalam mudik pun beragam. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, motor sampai truk maupun kendaraan umum dalam bentuk kapal laut, pesawat, dan bus. Lantaran melibatkan kendaraan dalam berbagai rupa, maka tak heran jika pemerintah kerap dilanda kesibukan tak terkira menghadapi musim mudik setiap tahun.
Khusus untuk tahun ini, sederet persiapan telah dilakukan pemerintah jelang puncak arus mudik yang diperkirakan jatuh pada Jumat (23/6) atau H-2 Lebaran. Salah satu contoh adalah penambahan jalan tol fungsional sepanjang 110 kilometer dari Pemalang hingga Weleri oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuannya agar peristiwa kemacetan parah di pintu keluar Tol Brebes Timur (Brexit) pada tahun lalu tidak terulang lagi.
Kemudian dari sisi kepolisian, akan sejumlah personel yang disiagakan. Ini mengingat sifat tol yang menghubungkan Pemalang dan Weleri bersifat darurat ditambah penerangan yang masih amat sangat minim. Kepolisian juga meningkatkan pengamanan mengingat ancaman terorisme dan ekstremisme belakangan menguat.
Selain untuk prasarana dan sarana penunjang mobilitas kendaraan pribadi maupun bus, pemerintah juga akan mengoptimalkan angkutan laut. Jumlah kapal yang disiapkan sekitar 1.273 kapal, sudah termasuk kapal Pelni, kapal swasta, dan kapal perintis. Jumlah ini sama seperti tahun lalu.
Kemudian untuk transportasi udara, terdapat 14 maskapai penerbangan yang akan melayani pemudik dengan jumlah armada sebanyak 532 pesawat. Jumlah pemudik diproyeksikan sekitar 5,4 juta orang selama kurun waktu H-7 sampai H+7 Lebaran.
Potensi ekonomi
Sebagaimana dijelaskan pada pembuka tulisan ini, mudik memiliki potensi ekonomi yang besar dari berbagai sisi. Pada tahun lalu, uang beredar Rp 147 triliun. Untuk tahun ini, jumlah peredaran uang diperkirakan akan meningkat sampai menembus Rp 167 triliun atau meningkat 14 persen (Bank Indonesia).
Namun, perputaran uang yang sedemikian besar itu jangan sampai sia-sia hanya untuk konsumtif. Harus ada dampak kepada perekonomian daerah yang dikunjungi. Dampak itu tidak dalam bentuk sederhana berbentuk belanja pemudik di sentra-sentra ekonomi daerah tujuan mudik, melainkan juga agar ekonomi setempat terakselerasi.
Dalam konteks ini dibutuhkan kebijakan spesifik, terutama dari pemerintah daerah agar dapat menampung aliran dana tersebut. Misalnya mendorong agar para pemudik berinvestasi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga pertanian. Ini penting mengingat UMKM dan pertanian merupakan penopang perekonomian di daerah.
Tidak hanya itu, kedua sektor ini juga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja ketimbang investasi dalam bentuk lain. Penyerapan tenaga kerja seperti diketahui bakal berdampak kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Ujung-ujungnya tingkat pengangguran dan kemiskinan akan menurun.
Apalagi menurut Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran di desa masih tinggi, yaitu 5,33 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin di desa sebanyak 17,28 juta orang (13,96 persen) atau jauh lebih besar dari tingkat pengangguran secara keseluruhan, yaitu 10,70 persen. Persoalan besar yang harus diselesaikan.
Namun, tak dimungkiri pula, musim mudik yang juga meliputi Ramadhan, berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat yang meningkat turut berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semua ini bisa dicapai dengan catatan inflasi terjaga mengingat peredaran uang yang begitu besar.
Ini menjadi PR bagi semua pihak, terutama Tim Pengendali Inflasi Daerah, untuk memastikan harga-harga tidak naik secara liar. Keberadaan Satgas Pangan yang dibentuk Polri ditambah rangkaian kebijakan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sementara ini dapat menahan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Meskipun masih ada kenaikan pada sejumlah komoditas.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I sebesar 5,01 persen. Apabila inflasi dijaga, maka diyakini pertumbuhan bakal lebih baik. Nilainya baru akan kita ketahui nanti pada Agustus 2017.
Terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi, penulis meyakini kualitas pertumbuhan itu harus diiringi pemerataan ekonomi. Apalagi tingkat ketimpangan masih tinggi, yaitu 0,39. Ketimpangan tidak hanya dari sisi pendapatan, melainkan juga antara kota dan desa yang juga tinggi.
Pemerintah memang memiliki komitmen untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya melalui program Dana Desa. Tahun ini nilainya menembus Rp 60 triliun.
Menurut penulis, ikhtiar pemerintah memeratakan ekonomi sebenarnya dapat memanfaatkan momentum mudik setiap tahunnya. Sebagaimana dipaparkan di awal, caranya mendorong agar investasi tumbuh di daerah dapat dilakukan. Perlu dibangun iklim investasi yang mumpuni.
Selain itu, prasarana dan sarana pendukung juga perlu disiapkan. Semua itu agar dana-dana yang ada berimbas positif bagi pemerataan ekonomi. Inilah yang menjadi harapan semua pihak semoga ritual mudik ini kelak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas di Tanah Air.
*) Founder Indosterling Capital
Ikuti Whatsapp Channel Republika