REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sugiri Nurdin, Diplomat Junior Kemlu RI Angkatan ke-31.
Lawatan Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ke Indonesia pada 17 Oktober 2017 setelah kunjungannya ke negara jiran Malaysia tentunya menyiratkan beberapa hal yang perlu dicermati. Indonesia merupakan negara keenam yang dikunjungi Emir Qatar setelah Turki, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat (di sela-sela Sidang Umum PBB, September 2017) pascakrisis embargo Qatar oleh Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain pada Juni 2017.
Ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam kunjungan emir ke negara Asia kali ini, terutama ke Indonesia. Secara politik, Emir Qatar ingin menunjukkan kepada dunia, terutama dunia Arab, berbagai tuduhan yang dikemukakan empat negara pengembargo Qatar adalah keliru.
Keempat negara melalui 13 tuntutan menganggap Qatar selama ini tidak kooperatif dan serius memerangi isu-isu terorisme di kawasan Timur Tengah dengan tetap mendekat kepada Iran, negara yang sejauh ini dianggap telah mensponsori terorisme di kawasan Timur Tengah.
Selain itu, Qatar juga dituduh mendanai organisasi-organisasi penyebar teror di Suriah dan Irak. Dalam kunjungan singkat, tapi memiliki dampak yang signifikan ini, Emir ingin menunjukkan, Qatar tidak melupakan negara Muslim moderat lainnya.
Qatar tetap memiliki hubungan baik dengan negara-negara Muslim lainnya meskipun saat ini tengah diembargo. Dengan alasan menepis tuduhan-tuduhan dimaksud, itulah mengapa lawatan pertama yang dilakukan Emir Qatar pascapemberlakuan embargo adalah ke Turki.
Baca Juga: Emir Qatar Bertemu Presiden Jokowi
Lawatan Emir Qatar ke Jerman dan Prancis sesudahnya juga membawa pesan bahwa Qatar masih diterima dengan tangan terbuka oleh Eropa. Dalam pandangan Qatar, Indonesia sebagai negara netral yang lebih mengedepankan upaya dialog dalam menyelesaikan krisis.
Qatar juga meyakini, Indonesia tidak akan terpengaruh penggiringan opini yang selama ini dihembuskan empat negara pengembargo, walaupun Qatar juga menyadari Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keempat negara tersebut. Perlu diketahui sejak Agustus 2017, lima negara lain juga ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, termasuk Chad, Comoro, Maladewa, Mauritenia, dan Yaman.
Salah satu poin dari 13 tuntutan yang diajukan negara-negara pengembargo, bahkan berada di urutan pertama tuntutan adalah penutupan kantor berita Aljazirah beserta afiliasinya. Tuntutan ini diajukan, mengingat Aljazirah telah berlaku bias dalam pemberitaan, menggiring opini dan membangun kesadaran masyarakat dunia akan adanya pelanggaran HAM dan pembungkaman nilai-nilai demokratis di negara-negara tersebut.
Aljazirah juga disinyalir lebih mengangkat ide-ide Islam militan organisasi-organisasi teroris, seperti Ikhwanul Muslimin dan Hamas, dibanding ide-ide sekularisme dan liberalisme, di mana ide-ide Islam militan yang dipresentasikan Ikhwanul Muslimin dan Hamas, akan merongrong stabilitas rezim pemerintahan.
Sementara dalam penilaian Qatar, Indonesia merupakan negara Muslim demokratis terbesar di dunia yang menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan diyakini akan tetap memberikan keleluasaan gerak bagi Aljazirah dalam meliput setiap isu di Indonesia, di saat satu per satu negara Arab mulai menutup kantor Aljazirah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika