REPUBLIKA.CO.ID, oleh : Dradjad Wibowo PhD*
Pada pertengahan September 2017, saya pernah menyampaikan bahwa pilihan Indonesia melakukan diplomatic engagement (DE) dengan Myanmar dalam kasus Rohingya berpeluang besar gagal.
Rabu kemarin (22 November 2017), Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson menyebutkan, Myanmar jelas melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Pada tanggal 13 November 2017, pemerintah Inggris melalui juru bicara Perdana Menteri Theresa May juga menyebut pembersihan etnis. Dalam bulan September 2017, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad malah sudah mencap tindakan militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya sebagai "contoh pembersihan etnis sesuai buku teks".
Sebelumnya, 12 pemenang Nobel menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB agar melalukan intervensi menolong warga Muslim Rohingya. Sepuluh di antara mereka adalah pemenang Nobel Perdamaian seperti Malala Yousafzai dan Desmond Tutu. Pemilik Virgin Air Richard Branson dan aktor Hollywood Forest Whitaker ikut menulis surat tersebut. Masih banyak lagi pihak lain yang tegas mengecam Myanmar dan mendorong diambilnya tindakan, seperti Amnesty Internasional.
Langkah terakhir dari Menlu Tillerson tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah gagal dalam kasus Rohingya. Mengapa? Karena dunia sekarang mendesak pemimpin sipil dan militer Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi (ASSK) dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing (MAH), mengambil langkah kongkret. Arahnya antara lain, melakukan investigasi independen internasional, mengembalikan pengungsi Rohingya ke kampung halamannya, memberi mereka kewarganegaraan dan menghentikan tindakan diskriminatif terhadap Rohingya.
Sementara itu Indonesia memilih berbaik-baik dengan ASSK dan MAH. Tidak pernah Indonesia mendesak langkah kongkret di atas. Alasannya, Indonesia perlu menjaga akses, supaya mudah mengirim misi kemanusian. Sekarang dengan perubahan sikap politik dunia, Indonesia akhirnya gagal menunjukkan kepemimpinan, paling tidak di tingkat regional. Kereta Indonesia bergerak ke Bogor, sementara kereta dunia menuju Manggarai dan Gambir.
Di sisi lain, misi kemanusiaan yang banyak dipublikasikan September lalu ternyata hanya sebentar. Jumlahnya pun sangat sedikit. Hanya beberapa kontainer makanan, obat-obatan dan susu. Jadi, Indonesia menghadapi pembersihan etnis hanya dengan beberapa kontainer bantuan. Ini seperti dokter yang menangani pasien lever parah dengan 2-3 butir penurun panas. Jelas meleset. Malah terkesan hanya pencitraan saja, supaya umat Islam Indonesia tidak marah.
Karena itu, walaupun ketinggalan kereta, saya berharap pemerintah Indonesia mau mengubah haluan terkait Rohingya. Paling tidak mengikuti kereta dunia, dan menggalang negara-negara ASEAN mewujudkan ke-4 langkah kongkret di atas. Jangan hanya takut dan mengekor sikap China.
Kepentingan Ekonomi Bisnis?
Saya menduga, kepentingan ekonomi ikut berperan menentukan sikap politik Indonesia di atas. Pemerintah memang mendorong BUMN masuk ke Myanmar. Pada tahun 2013, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendorong 15 BUMN berekspansi ke Myanmar. Pada tahun 2016, Menteri BUMN Rini Soemarno juga bersikap sama. Bahkan Rini menjadi Menteri Indonesia pertama yang menemui ASSK setelah pemerintah sipil Myanmar terbentuk.
Saat ini ada 4 BUMN yang sudah beroperasi di Myanmar, yaitu BNI, Telkom, WIKA dan Pertamina. Sementara itu, berbisnis di Myanmar mau tidak mau harus mundhuk-mundhuk kepada militer Myanmar.
Sebagai informasi, Jenderal Senior MIn Aung Hlaing (MAH) adalah Panglima Tatmadaw, bahasa lokal bagi militer Myanmar. MAH juga disebut Panglima Tertinggi (Supreme Commander) dari semua angkatan bersenjata di Myanmar.
Berdasarkan Konstitusi tahun 2008, Tatmadaw berwenang mengatur diri sendiri atau otonom dari pemerintah sipil. Tatmadaw menguasai Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dengan perbatasan negara.
Di bidang ekonomi, Tatmadaw memiliki dua konglomerat raksasa sebagai perusahaan holding, yaitu Union of Myanmar Economic Holdings Ltd. (UMEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC). Keduanya termasuk di antara konglomerat terbesar di Myanmar.
UMEHL memonopoli usaha batu mulia di Myanmar dan memiliki perusahaan raksasa di bidang perbankan, real estate, pariwisata, perdagangan, angkutan (kapal, bus), kawasan industri, berbagai industri seperti tekstil, bir, tembakau dan sebagainya. Kebanyakan investasi asing dilakukan bekerja sama dengan UMEHL.
MEC memiliki perusahaan raksasa di bidang perbankan, industri baja, industri semen, perkebunan, asuransi (monopoli), teknologi informasi dan sebagainya.
Selain saham milik negara, UMEHL dan MEC juga menerbitkan saham pribadi yang dimiliki pimpinan dan personil militer Myanmar. Keuangan UMEHL dan MEC tidak bisa diutak-atik oleh siapapun selain Tatmadaw. Dalam hal tertentu mereka juga mendapat pembebasan pajak penghasilan dan pajak komersial lain.
Jadi memang Tatmadaw memiliki kekuasaan yang sangat besar di bidang politik, pertahanan keamanan, pemerintahan dalam negeri dan ekonomi. Tidak ada yang bisa berjalan mulus di Myanmar tanpa restu Tatmadaw. Di sisi lain, demi ambisi regionalnya, China sangat mendukung Myanmar, khususnya Tatmadaw.
Jadi secara geopolitik-ekonomi riil, negara manapun yang ingin ikut menikmati kue ekonomi Myanmar tidak akan berani bersikap tegas terhadap Myanmar, apalagi Tatmadaw. Apalagi jika faktor China dimasukkan.
Namun apakah pemerintah memilih memasukkan sila "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" ke tong sampah demi akses ke ASSK dan MAH? Serta beberapa puluh juta dollar bagi BUMN?
*Anggota Wanhor PAN
Ikuti Whatsapp Channel Republika