REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Bambang Ari Satria *)
Jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastuktur menjadi nilai utama yang harus disegerakan. Tentunya untuk melakukan pembangunan infrastruktur itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga pemerintah harus mempunyai strategi upaya peningkatan pendapatan. Dalam hal ini tak hanya meningkatkan pendapatan bagi pemerintah, sebab pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Laju pertumbuhan ekonomi yang memiliki kecenderungan melambat harus diantisipasi dengan beberapa langkah diantaranya, berupaya meningkatkan produksi sub sektor pertanian, peternakan dengan kebijakan peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan. Selain itu, berupaya meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
Arah kebijakan untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dengan melakukan peningkatan sarana, prasarana dan nilai tambah serta produksi di sektor tersebut. Tak kalah penting untuk mengembangkan standardisasi SDM (Sumber Daya Manusia) dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian. Pemerintah juga menjalankan peran membina hubungan industri sektor pertanian serta meningkatkan standarisasi produk dan jasa KUKM.
Kini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewujudkan koordinasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar bisa membuka peluang berusaha dan investasi dalam sektor pertanian daerah. Semula hanya sebatas keinginan, sekarang secara perlahan mulai ada pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan dengan membuat kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi, kawasan agropolitan dan tekno park pertanian lada serta pengembangan kawasan budidaya pertanian dan peternakan.
Pengembangan sektor pertanian menjadi satu formula untuk mengantisipasi rendahnya kemandirian pangan. Ketersediaan beras 15.838.00 ton, sementara kebutuhan beras 119.854,00 ton. Kondisi tersebut membuat ketergantungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap beras masih sangat tinggi. Guna mengurangi ketergantungan ini, perlu meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana produksi dengan menerapkan teknologi menggunakan model sawah mekanisasi.
Selain mengembangkan sektor perkebunan, salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, tentunya Bangka Belitung mempunyai kekayaan berlimpah di sektor kelautan. Untuk itu, di sektor ini pun menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan berupaya meningkatkan produksi sub sektor perikanan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tersebut dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun kebijakannya, melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
Upaya peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya, dibuatlah kebijakan pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing di sektor ini. Tentunya peningkatan jumlah produksi harus seiring dengan meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kenapa hal ini harus beriringan? Karena jika peningkatan kualitas seiring sejalan dengan meningkatnya jumlah produksi dapat memperkuat pondasi masyarakat pesisir dalam berusaha.
Fluktuasi harga komoditi di sektor ini tidak begitu berpengaruh, jika adanya peningkatan jumlah produksi. Harga komoditi hasil laut mungkin bisa rendah, namun jika ditopang dengan jumlah produksi yang tinggi, maka masyarakat yang bergerak atau bergantung pada sektor ini, perekonomiannya akan tetap stabil. Langkah lain yang dapat dilakukan dengan membina hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan. Jika hubungan baik tersebut telah terbentuk, masyarakat nelayan bisa melakukan pengolahan hasil tangkapan sebelum dijual ke pelelangan ikan. Ini tentunya akan memberikan nilai lebih bagi masyarakat nelayan.
Agar produk olahan hasil laut dapat menjangkau pasar, perlu membuat standarisasi produk. Kembali disini masuk peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat nelayan. Ada langkah-langkah yang mestinya dilakukan pemerintah untuk menjadikan produk masyarakat pesisir terstandarisasi. Salah satunya dengan membantu memberikan pelatihan pengelolaan hasil laut. Kemudian membantu masyarakat mendapatkan sertifikat halal pada produknya. Lebih jauh, memberikan atau membantu memasarkan hasil olahan tersebut.
Oleh karenanya, sinergitas antara masyarakat pesisir dengan pelaku jasa KUKM diperkuat. Hal tersebut diharapkan berdampak terhadap peningkatan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Ini menjadi sebuah tahapan untuk mengembangkan produk kelautan dan perikanan serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
Tak hanya kawasan pertanian perlu dikembangkan. Sebab kawasan sentra kelautan dan perikanan juga dikembangkan dengan merujuk pada kebijakan pengembangan kawasan strategis minapolitan. Kemudian mengembangkan kawasan strategis industri perikanan terpadu, kawasan strategis etalase perikanan, kawasan strategis perikanan Tanjung Binga serta pengembangan kawasan pedesaan minapolitan.
Potensi wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sangat menjanjikan. Apalagi setelah ditetapkannya Pantai Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjadi salah satu destinasi wisata nusantara. Untuk pengembangan sektor satu ini, telah diupayakan peningkatan sinergisitas pembangunan lintas sektor. Berbagai upaya dilakukan seperti membuat kuantitas dan kualitas SDM di sektor ini lebih baik. Begitu juga dengan geliat ekonomi kreatif serta peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata.
Seperti telah diulas diawal, pembangunan harus diimplementasikan dengan melakukan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana. Sehingga destinasi yang ingin dijual mendapatkan perhatian wisatawan. Pengembangan sektor pariwisata berkaitan erat dengan budaya serta perilaku masyarakat setempat. Untuk itu keterlibatan pemuda di berbagai bidang terkait pengembangan sektor pariwisata diperlukan.
Ada keterkaitan pengembangan sektor pariwisata dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu titik temunya yaitu peran KUKM pada pemasaran produk industri kelautan dan perikanan. Sebagai daerah pariwisata tentunya harus mempunyai makanan khas yang bisa dijual kepada wisatawan. Tentunya makanan khas itu harus sudah terstandarisasi, sehingga melalui produk makanan yang dipasarkan juga ikut mengangkat nama provinsi Bangka Belitung.
Daerah tak cukup hanya menjual satu kawasan wisata saja. Sebab saat ini telah mulai dilakukan pengembangan sejumlah kawasan pendukung pariwisata. Setidaknya terdapat enam kawasan pendukung pariwisata yakni, kawasan Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka. Kemudian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, pengembangan kawasan Kota Tua Muntok, kawasan Gunung Permisan Simpang Rimba, Museum Nasional Maritim Belitung serta kawasan pariwisata Gunung Menumbing.
Jika di DKI Jakarta menjual kawasan pulau seribu sebagai destinasi wisata, Provinsi Bangka Belitung yang merupakan daerah kepulauan juga mempunyai potensi tersebut. Mempunyai luas perairan sekitar 65.301 kilometer persegi, terdapat lebih dari 500 pulau tersebar di wilayah Bangka Belitung. Ini merupakan potensi dan perlu dikembangkan dengan prioritas kebijakan pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan. Semua pulau akan terkoneksi dengan mengembangkan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera serta pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil.
Bergerak majunya semua sektor tersebut harus mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur yang salah satunya pemenuhan kebutuhan energi, terutama aktivitas industri yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi. Selain itu perlu meningkatkan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Semoga Bangka Belitung menjadi provinsi kepulauan yang menjadi pusat perhatian nasional dan andalan bagi provinsi kepulauan lainnya.
*) Staff Khusus Gubernur Bangka Belitung/ Dosen STISIPOL Pahlawan 12 Bangka
Ikuti Whatsapp Channel Republika