REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memiliki pelbagai tempat dengan potensi wisata yang cukup pesat. Sektor pariwisatanya pun terus meningkat seiring dengan hadirnya lokasi-lokasi liburan yang baru.
Hal inilah yang melatarbelakangi kerjasama yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) dan Menteri Hukum dan HAM. Kedua Menteri tersebut melakukan penandatanganan MoU tentang Pemanfaaatan Data Keimigrasian dalam rangka Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan pada Selasa (19/7) di Gedung Sapta Pesona. Acara ini dilaksanakan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan dan Perjanjian Kerjasama tentang Dukungan Data Keimigrasian.
"Sektor Pariwisata mengalami momentum pertumbuhan yang baik selama lima tahun terakhir. Proyeksi kami, pada tahun 2019, sektor pariwisata akan menjadi kontributor Produksi Domestik Bruto terbesar, melampaui kontribusi PDB dari Sumber Daya Alam," kata Menpar Arief Yahya.
Menpar Arief menambahkan sektor pariwisata sebagai 'leading sector' dalam Prioritas pembangunan nasional membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk tercapainya target kinerja. Kesediaan dan perhatian Menteri Hukum dan HAM dengan menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan sebuah dukungan konkrit pengembangan sektor kepariwisataan.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan dukungan dan menyambut baik langkah sinergi terhadap pengembangan pariwisata yang diwujudkan melalui penandatanganan MoU tersebut.
"Penandatanganan MoU Menteri Pariwisata dan Menkum-HAM adalah bentuk sinergitas antar Kementerian. Semoga kerjasama ini menghasilkan efek positif dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya," Kata menkumHAM.
Pada bulir MoU, Kementrian Pariwisata akan mendapatkan hak akses ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, meliputi: data statistik perlintasan warga negara asing dan data statistik perlintasan warga negara Indonesia, serta mendapatkan informasi terkait dengan spesifikasi teknis.
Diperlukan pemerintahan yang adaptif terhadap teknologi dalam era digital yang semakin berkembang seperti saat ini. Sekarang, Indonesia sedang bersaing dengan negara-negara tetangga di regional ASEAN yang berebut pangsa pasar wisatawan mancanegara.
Sehingga diperlukan kreativitas untuk mengeluarkan kebijakan berdasarkan informasi data yang selalu update setiap saat. Kecepatan pengambilan kebijakan menjadi kunci kesuksesannya.
Selain pengambilan kebijakan, informasi data yang update secara real time juga memungkinkan Kementerian Pariwisata untuk melakukan evaluasi kebijakan secara cepat dan tepat sasaran. Pendataan kunjungan wisman secara real time diperlukan untuk menilai efektivitas dan evaluasi dari program ini.
