Senin , 14 Sep 2015, 17:12 WIB

Kementan Butuh Dana Rp 200 Miliar untuk Toko Tani

Rep: Sonia Fitri/ Red: Dwi Murdaningsih
Republika/Rakhmawaty La'lang
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan sejumlah program kerja yang akan digulirkan dk 2016. Di antaranya pembukaan seribu unit Toko Tani yang tersebar se-Indonesia. Tepatnya di kota besar yang fluktuasi harga pangannya tinggi.

Toko yang bertujuan merampingkan rantai distribusi agar menjaga harga pangan terkendali. Dalam pengajuan anggaran, program tersebut akan makan dana hingga Rp 200 miliar. Toko Tani akan dioperasikan Kementan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog.

"Keberadaannya penting untuk menjaga harga di tigkat produsen dan konsumen," kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) dengan komisi IV DPR RI pada Senin (14/9).

Menurut dia, harga pangan harus menguntungkan petani tapi tidak memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Sebab yang terjadi selama ini, petani menjual hasil produksinya dengan harga rendah, tapi ketika dipasarkan di kota harganya melambung. Amran bahkan meyakini, Toko Tani akan menjadi solusi permanen mengendalikan harga pangan.

Rencana teknis pelaksanaannya, Toko Tani akan membeli bahan-bahan pangan strategis langsung dari petani di sentra-sentra pangan, lalu menjualnya langsung kepada masyarakat tanpa perantara lagi. Toko menjual sejumlah komoditas strategis termasuk produk pangan yang khas dan unggul di masing-masing daerah. "Jadi kita tidak perlu lagi menugaskan Perum Bulog untuk operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga pangan," katanya. Peran tersebut akan digantikan oleh Toko Tani yang akan dibuka sepanjang tahun.

Video

Setjen DPR RI Komit Berdayakan Perempuan