REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mengevaluasi kembali proyeksi produksi beras yang mencapai 75 juta ton oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Kalla, angka produksi pertanian 75 juta ton tersebut terlalu tinggi.

"Karena angka produksi 75 juta itu betul-betul harus dihitung dengan betul. Karena itu terlalu tinggi sehingga berbahaya untuk landasan perhitungan yang akan datang," kata Kalla usai Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (16/9).

Kendati demikian, evaluasi perhitungan produksi pertanian tersebut, kata JK, tidak mempengaruhi kenaikan dan penurunan produksi. Evaluasi perhitungan tersebut hanya akan berpengaruh pada subsidi pupuk dan bibit pertanian.

Tak hanya itu, Kalla juga meminta agar Kementan mengawal program ketahanan pangan agar mencapai swasembada. Kementan pun, kata dia, harus siap menghadapi kekeringan sehingga produktivitas pertanian terjaga.

"Karena masalah yang pokok itu apabila terjadi kenaikan harga sebagaimana data kemarin itu akibat kenaikan harga beras," kata JK.

Saat ini, Kalla menegaskan bibit dan pengairan pertanian sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi impor pangan. Kalla menyebut saat ini impor pangan seperti jagung, gula, dan gandum pun terhitung tinggi.  

"Oleh karena itu, maka dalam krisis begini mengurangi impor pangan dengan cara meningkatkan produktifitas," kata Kalla.

Berdasarkan angka ramalan (ARAM-1) 2015 BPS, Indonesia akan surplus beras sebesar lima juta ton pada tahun ini. Sedangkan, produksi beras angka tetap (ATAP) BPS 2014 tercatat sebanyak 70,85 juta ton GKG. Sementara itu, produksi menurut Angka Ramalan (ARAM I) BPS 2015 mencapai 75,55 juta ton GKG atau setara 47 juta ton.