REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Kementerian Pertanian RI pada tahun ini menargetkan sekitar 4.000 rumah pemotongan hewan di berbagai daerah Indonesia meningkat kualitasnya sehingga bisa mendapat pengakuan dari lembaga akreditasi.

"Dirjen Peternakan Kementan berupaya agar RPH itu diakreditasi semua, dan pada tahun 2015 targetnya 4.000 RPH bisa terakreditasi," kata Ketua Tim Verifikasi Dokumen dan Penilaian Lapangan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dari Kementan Winarhadi di Kabupaten Bantul, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Winarhadi menanggapi pertanyaan media terkait dengan kondisi RPH secara umum di Indonesia usai melakukan penilaian kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Piyungan, Bantul.

Menurut dia, RPH sebagai lokasi pemotongan hewan perlu menerapkan standar pelayanan yang ditetapkan lembaga akreditasi pemerintah. Pasalnya, jika tidak, akan menjadi kendala dalam menghasilkan daging yang berkualitas.

"Ini yang perlu kita hindari (RPH belum terakreditasi), kami kurang tahu berapa. Namun, minimal 4.000 RPH itu bisa terakreditasi, kalau belum, minimal bisa mendekati pelayanan standar minimal dan kebersihan ditingkatkan," katanya.

Winarhadi mengatakan bahwa Dirjen Peternakan Kementan memang berupaya memperbaiki kualitas RPH, termasuk hewannya, sehingga harapannya pemerintah daerah melalui dinas terkait terus membina pengelola RPH termasuk kelompok ternak.

Selain RPH, kata dia, di sektor peternakan Kementan saat ini sedang berupaya mengurangi ketergantungan impor sapi. Upaya tersebut dilakukan dengan memaksimalkan populasi sapi lokal di sentra-sentra ternak melalui program inseminasi buatan (IB).

"Diharapkan masing-masing daerah bisa mempunyai dengan ciri-ciri khas, seperti sapi madura itu supaya dikembangkan lebih baik lagi, karena pernah stok sapi kita habis. Maka, perlu ada program pemulihan kembali," kata dia.