REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Hasil Sembiring menyebut, penyaluran benih bersubsidi 2015 minim, yakni hanya sekitar 10 persen saja.

Ia melihat, penyebab utamanya yakni BUMN pelaksana, yakni PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri selaku pelaksana penyaluran dalam kondisi sekarat.

Oleh karena itu, dana benih bersubsidi sebanyak Rp 800 miliar tak terserap, lantas dikembalikan ke negara. "Serapan rendah, uang subsidi kita kembalikan ke negara," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (9/12).

Meski begitu, ia menjamin produksi tak terhambat meski penyaluran benih bersubsidi seret. Produksi padi tetap jalan, bahkan optimal karena dilakukan program Upaya Khusus (Upsus) dan mengandalkan sumber pengadaan benih dari penangkar benih lokal.

Tapi bukan berarti penyaluran pupuk bersubsidi 2016 diabaikan pengawasannya. Tetap pemerintah berkomitmen mempercepat kontrak penyaluran benih agar dilaksanakan segera. Namun dalam prosedurnya, Kementan tidak bisa berdiri sendiri.

Ada serangkaian administrasi yang sebelumnya harus diselesaikan di Kementerian BUMN selaku atasan BUMN, dan Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab anggaran. "Kalau kita inginnya segera, kalau DIPA surah keluar, tidak lebih dari sehari dua hari juga bisa langsung kontrak," ujarnya.

Kementan juga akan mengoptimalkan peran penangkar lokal agar bisa menyediakan benih secara mandiri. Langkah tersebut jauh lebih efektif, sembari menunggu dua BUMN penyalur benih yakni PT Pertani dan Sang Hyang Seri disehatkan. Sebelumnya, ia menyebut kondisi BUMN penyalur benih 'sekarat' makanya penyaluran benih 2015 tersendat.