REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga mengamini, program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang digagas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Muladno menjadi salah satu cara efektif menambah populasi sapi secara akurat.

Namun ia menyebut, anggaran dan kuota SPR masih belum disetujui Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Rencananya SPR itu ada 500, tapi menteri belum setuju dan inginnya 50 SPR saja di 2016, karena dinilai masih skala pilot project," katanya dalam Fokus Grup Diskusi Bincang-Bincang Agribisnis Review dan Outlook 2016 Program Swasembada daging, Rabu (9/11).

Konsep SPR, lanjut dia, tidak bisa diperdebatkan lagi soal baik buruknya. Ia baik dan patut didukung keberlangsungannya. Namun manajemen SPR harus lebih ditegaskan dalam bentuk pedoman umum tertulis. Termasuk apakah sapi-sapi indukan dapat diasuransikan. Pedoman tersebut harus sempurna dulu agar tidak mengganggu pelaksanaan di lapangan.

Ia juga menyarankan agar pemerinyah merekrut Badan Usaha Milik Daerah dan Desa sebagai partner SPR. "Kalau bekerja sama dengan peternak kaya, khawatir susah lagi nantinya dari segi prosedur," ujarnya.

BUMD dinilai telah jelas tugas dan fungsinya sebagai bagian dari perangkat negara. Sehingga jika terjadi permasalahan dan penyimpangan, akan bisa ditindak dengan UU. (Baca: Menanti 'Nasib' Program Sentra Peternakan Rakyat)

Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan, pedoman tertulis soal SPR sudah disiapkan. Tinggal diajukan ke DPR, kita sudah siap secara jelas dan gamblang soal tata pelaksanaannya, juga sudah ada bukti nyatanya," katanya.

Disinggung soal usulan memberdayakan BUMN dalam SPR, ia juga menyebut, sudah ada unsur tersebut di pedoman SPR. Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan SPR bisa maksimal di 2016 sebanyak 500 unit. Namun jika pun harus ditunda, maka ia akan tetap melaksanakan SPR dengan jumlah yang tersisa, yakni 50 SPR.