REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi secara menyeluruh program yang ditujukan untuk memperpendek rantai perdagangan pangan, Toko Tani, sebelum program itu dilanjutkan pada 2016.
Pelaksanaan Toko Tani selama 2015 dinilai kurang berhasil karena tingkat kesejahteraan petani yang stagnan, kualitas produk pangan yang tidak memadai, dan harga produk pangan yang kerap bergejolak.
"Tujuan program itu kan stabilisasi harga, sama kesejahteraan petani, dan keterjangkauan bahan pangan ke masyarakat, tapi yang terjadi harga mahal, kualitas jelek, dan kesejahteraan petani juga kurang," kata Deputi Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Roni Dwi Susanto, di Jakarta, Selasa.
Toko Tani Indonesia merupakan program Kementan yang ditujukan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok dan bahan makanan hortikultura. Kementan menargetkan dapat membangun 1.000 unit Toko Tani di seluruh Indonesia
Roni meminta Kementan agar pengadaan untuk Toko Tani tidak langsung dalam jumlah besar. Menurutnya, program Toko Tani yang dijalankan pada 2015 lebih seperti program percontohan (pilot project)
"Nilai programnya memang tidak sampai triliunan. Namun, indikatornya hingga akhir 2015 banyak yang tidak memadai," ujar dia.
Disinggung lebih lanjut, Roni masih enggan memerinci rekomendasi yang diberikan Bappenas kepada Kementan untuk program Toko Tani. Dia lantas mengatakan, Kementan juga sudah memberikan respons untuk memperbaiki secara komprehensif program Toko Tani tersebut.
"Kementan perlu evaluasi. Mereka bilang akan kerja sama dengan Perum Bulog untuk mengevaluasi Toko Tani itu," ujarnya.
Gandeng empat lembaga
Roni mengatakan, Bappenas menggandeng empat lembaga, yakni Kantor Staf Presiden, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretariat Kabinet, dan Sekretaris Negara untuk memantau dan mengevaluasi program pembangunan.
Laporan dari kelima lembaga itu diberikan kepada Presiden Joko Widodo secara periodik dan juga kondisional jika sewaktu-waktu Presiden meminta laporan secara tiba-tiba. "Jadi, gimana agar pembangunan itu bisa sesuai dengan perencanaan dan target sebelumnya," kata dia.
Dari Bappenas, dalam waktu dekat akan memberikan rekomendasi mengenai program transmigrasi yang dijalankan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "Ada beberapa indikator yang perlu dievaluasi," ujar Roni.
