REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan pupuk bersubsidi untuk petani cukup bahkan berlebih. Maka jika ada kasus kelangkaan pupuk di kalangan petani, pemerintah melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) akan segera menelusuri dan melakukan tindakan tegas jika benar terjadi penyelewengan. KP3 terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dinas pertanian di daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

"Kita akan telusuri akar masalahnya, jika ada penyelewengan akan kita tindak, tapi secara umum ketersediaan pupuk cukup bahkan berlebih," kata Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Muhrizal Sarwani kepada Republika.co.id, Senin (2/5).

Data Kementan mencatat, rekapitulasi penyaluran pupuk urea hingga kini baru 23 persen dari alokasi 4,1 juta ton sepanjang 2016. Penyaluran pupuk dilakukan berangsur-angsur per bulan sesuai kebutuhan petani.

Adapun alokasi penyaluran pada Maret 2016 yakni 328.310 ton. Namun realisasi penyaluran lebih besar yakni 872.419 ton. Sementara di April 2016 di mana petani banyak yang melaksanakan panen raya, penyaluran pupuk terealisasi sebanyak 77.213 ton dari alokasi 340.116 ton.

"Akumulasi dari awal hingga April yaitu dialokasikan 668.426 ton dan yang terealisssi 949.632 ton," katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, ratusan petani di berbagai wilayah di Cianjur, Jawa Barat, mengeluh karena kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi memasuki musim tanam ke dua. Para petani menuding langkanya pupuk bersubsidi pada musim tanam disebabkan perilaku oknum distributor yang sengaja mengganti 'baju' pupuk sehingga berubah fungsi menjadi pupuk non subsidi.