REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Tiga kementerian bahu-membahu mencapai swasembada pangan. Selain Kementerian Pertanian (Kementan),  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) juga ikut mendukung swasembada pangan.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur, Ani Andayani, mengatakan, Kemenpupera sebaiknya menyusun masterplan (MP) irigasi secara terperinci, lengkap, dan utuh, mulai dari primer, sekunder, hingga ke tersier atau bahkan sampai ke kuarter. Adapun dalam pelaksanaan pembangunannya, Kementan dapat terlibat dalam pembangunan irigasi tersier/kuarter bersama masyarakat dengan selalu mengacu pada MP tersebut.

"Adapun di wilayah hulu, Kementerian LHK bersinergi dengan Kemenpupera untuk menjadikan daerah tangkapan air, misalnya dalam bentuk green belt atau bangunan penahan air atau erosi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat untuk menjamin kelestarian alam sesuai dengan acuan UU Nomor 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air," ujar Ani, dalam acara fokus group diskusi (FGD) tentang tata kelola infrastruktur bertema “Efisiensi Air Irigasi Bagi Pertanian Berkelanjutan".

Selain itu, menurut dia, inovasi teknologi budi daya pertanian yang hemat air perlu segera diimplementasikan secara masif. Namun, hal ini perlu selektif langsung di lahan petani. Badan Litbang Kementerian Pertanian serta Badan Litbang Kemenpupera masing-masing telah banyak mengembangkan teknologi budi daya pertanian hemat air.

"Kini sudah waktunya bersinergi menerapkannya langsung di lahan dan bersama petani," katanya.

Ani mengatakan, sebaiknya penelitian-penelitian terapan yang selama ini dilakukan tertutup di kebun-kebun percobaan milik Kementan atau Kemenpupera sudah saatnya bisa diterapkan langsung di lahan-lahan petani yang akan menjadi sasaran dalam bentuk kegiatan bersama yang melibatkan langsung petani, peneliti, penyuluh, P3A, dinas pertanian, serta dinas terkait dari Kemenpupera.