REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta petani di daerah itu mematuhi pola tanam yang sudah disepakati kelompok tani guna menghindari risiko kerusakan tanaman karena faktor musim.

"Kita di Bantul sudah ada pola tanam, pola tanam itu sudah disesuaikan dengan ramalan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mudah-mudahan itu diikuti," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, Pulung Haryadi di Bantul, Selasa.

Menurut dia, pola tanam untuk tanaman pangan misalnya pada musim tertentu menanam padi, atau palawija atau hortikultura sudah ditentukan, bahkan dalam website Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Bantul sudah dimunculkan supaya bisa diakses petani.

"Istilahnya sudah ada 'pranoto mongso' dan ramalan cuacanya saat itu bagaimana, kemudian para penyuluh lapangan juga terus menginformasikan pola tanam kepada petani di daerahnya, apalagi sudah disepakati di kelompok itu," katanya.

Pihaknya meyakini jika pola tanam tersebut dipatuhi maka kecil kemungkinan tanaman pangan terserang hama atau rusak karena faktor musim, dan meskipun terjadi penyimpangan cuaca dampak yang diakibatkan tidak begitu signifikan.

"Misalnya di musim kemarau ini walaupun diprediksikan masih kemarau basah karena masih turun hujan, kalau yang ada di lapangan tanaman padi saya kira tidak terlalu masalah. Dan musim sekarang ini lebih dominan padi," katanya.

Sementara itu, terkait dengan kejadian banjir yang menggenangi sejumlah lahan pertanian akibat hujan lebat dengan durasi lama beberapa hari lalu, ia mengatakan, sepanjang air langsung surut setelah beberapa jam, tidak akan menyebabkan kematian pada tanaman.

"Kalau hari ini juga air surut masih aman, tetapi kalau masih tergenang lagi bisa dampak kerusakan hingga kematian tanaman, sehingga harus ada perlakuan-perlakuan khusus untuk penangangannya, namun kondisi yang tergenang belum tentu mati," katanya.

Sedangkan terkait dengan adanya ganti rugi jika memang ada sawah yang gagal panen akibat kejadian banjir lalu, menurut dia, di instansinta tidak bisa menjanjikan bantuan, sebab tidak dapat menganggarkan ataupun menggunakan data tidak terduga dari Pemkab Bantul.

"Kami tidak ada penyediaan dana ganti rugi. Kalau dana terduga itu ada di anggaran Pemkab untuk bencana kewenangannya di sekda, gagal panen itu apa masuk bencana atau tidak, saya tidak tahu," katanya.