REPUBLIKA.CO.ID,Ribuan perangkat desa sejak pagi pada Jumat  (14/11) berkumpul di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi supaya perangkat desa bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sebuah tuntutan yang sejatinya sangat mulia dan bermanfaat untuk menaikkan tingkat kesejahteraan para perangkat desa.

Mulanya, demonstrasi ini berlangsung tertib meski sejak pagi sudah terlihat menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Makin siang, situasinya makin kurang tertib. Kemacetan yang ditimbulkan oleh kumpulan massa dan barisan bus yang mereka gunakan pun menjadi bertambah parah. Lewat jejaring sosial, info soal kemacetan ini pun menyebar ke mana-mana.

Kemacetan bertambah parah saat mereka nekat memblokir jalan tol di depan Gedung DPR. Banyak pengguna jalan tol yang terjebak kemacetan dan terganggu aktivitasnya. Kemacetan ini pun memberi dampak kemacetan bagi ruas jalan yang lain. Sebagai upaya untuk mencari perhatian dan memberikan tekanan, aksi pemblokiran ini memang bisa berdampak lebih efektif. Setidaknya, lewat kemacetan yang mengular, masyarakat menjadi memperbincangkan demonstrasi para perangkat desa ini.

Namun, jika dikaitkan dengan kepentingan publik yang lebih luas, demonstrasi yang menutup akses jalan umum ataupun jalan tol ini membawa banyak kerugian. Aktivitas masyarakat yang semestinya berjalan normal, tiba-tiba menjadi terhambat karena arus lalu lintas macet total. Aksi seperti ini biasanya bukan mengundang simpati, melainkan melahirkan caci maki.