REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asep K Nur Zaman
''Saya tidak mau tak bertindak dengan membiarkan lokalisasi Dolly. Ini lebih sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Dan, saya tak mau hal itu menjadi beban di akhirat nanti."
-- Soekarwo, Gubernur Jawa Timur (Republika, 21 Oktober 2010)
Dolly sedang bergemuruh. Tetapi bukan goyang ranjang yang semakin kencang sedang berlangsung secara masal di lokalisasi pelacuran di daerah Jarak, Pasar Kembang, Kota Surabaya, itu. Melainkan kontroversi atas rencana penutupan surga maksiat yang menyemat padanya gelar sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara.
Rintihan ketakutan azab akhirat dari Soekarwo terlontar seperti umpan bola api ke arah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Rismalah pemilik wilayah yang membawahi Gang Dolly.
Maka Soekarwo menyerahkan eksekusi “bola api” itu untuk digolkan oleh Risma dalam bentuk penutupan total. Sebagai rasa tanggung jawab, Soekarwo akan terus mendorong dan mengawalnya.
Risma sempat membangkang dengan menganggap seruan Soekarwo bukan solusi yang pas. Dia khawatir jika Dolly tutup buku, ribuan pekerja seks komersial (PSK), budal dari Gang Dolly dan “berjualan” di pinggir jalan hingga akhirnya menyebar tak terkontrol.
Semangat menutup Dolly yang digelorakan Soekarwo pun meredup beberapa tahun. Kini, justru Risma yang menyengat: tutup Dolly segera!
Dia bahkan memiliki rencana besar untuk menutup lokalisasi Dolly. Disiapkan anggaran khusus yang dipaketkan dalam beberapa kebijakan penutupan Dolly untuk mengalihkan sumber mata pencaharian segenap penghuni Dolly dari transaksi kotor menjadi legal-halal. Juga untuk rehabilitas mental dan iman.
Sekarang, masyarakat tengah menunggu implementasi sikap tegas sang Wali Kota. Jangan melangkah mudur, Risma, walau muncul penentang bahkan dari orang dekatmu.
***
Ketika kemaksiatan dilokalisasi, memang, itu bisa merupakan pembenaran terhadap perbuatan maksiat. Secara absolut, pelacuran merupakan fenomena lemahnya iman. Secara struktural, pelacuran merupakan fenomena kesenjangan sosial/ekonomi.
Diperlukan konsistensi kebijakan dan political will pemerintah. Pemerintah berkewajiban mengatasi yang struktural, bersikap tegas, dan menciptakan atmosfer lingkungan sosial-budaya-bahkan religi. Tidak memberikan ruang berkembangnya kemaksiatan.
Sedangkan persoalan absolutnya, adalah kewajiban lembaga keagamaan. Tokoh nahdliyin juga sudah geram dengan eksistensi Dolly, yang mencoreng Jawa Timur sebagai basis utama Nahdlatul Ulama (NU). Nah, mari rangkul warga Dolly untuk kembali ke jalan yang lurus.
Perlu diingat, pada hakikatnya PSK adalah korban dari bisnis kotor para mucikari. Mereka menjualnya seperti komoditi kepada para pria hidung belang.
Sudah menjadi rahasia umum, PSK hanya dapat bagian kecil dari setiap transaksi seks dan mereka disandera dengan sistem ijon: dipinjami duit, terus harus nyicil dari setiap transaksi seks dengan bunga tinggi.
Utang tak akan dibuat lunas hingga hancurlah fisik dan mental para PSK. Mereka menjerit, menangis, di balik senyuman yang palsu. Jika sudah peot dan penyakitan, maka “habis manis sepah dibuang”.
Secara alami mereka pun terusir dari lokalisasi dan “berjualan” secara liar di jalan, atau pensiun secara terhina. Sedangkan para mucikari terus menebar jala mencari daun muda dan kembang-kembang desa untuk kembali disandera dalam bisnis bejatnya.
Mari kita kembali merenungkan kerisauan Soekarwo atas pertanyaan Tuhan di alam akhirat kelak jika tak menutup Dolly: mengapa semasa menjabat Gubernur membiarkan begitu saja adanya praktik prostitusi yang jelas-jelas bertentangan dengan agama?
Pejuang hak asasi manusia (HAM) pun sebaiknya insaf bahwa bisnis prostitusi adalah pelanggaran dan kejahatan besar terhadap kemanusiaan.
Jangan sampai menyelubunginya dengan gencar mengampanyekan "antipoligami", sementara tutup mata dan membela atas menjamurnya prostitusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika