REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yudha Manggala
Email: [email protected]
Aksi petugas Bareskrim Mabes Polri mencokok Wakil Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Jumat (23/1) menuai persepsi negatif di mata publik. Kasus yang digunakan untuk menjerat Bambang pun dipandang dengan penuh kecurigaan. Kesan yang terbaca, ada udang di balik batu. Alias ada maksud lain tersembunyi di balik penangkapan Bambang.
Seperti diberitakan, Bambang Widjojanto dikuntit kemudian dicegat penyidik Bareskrim usai mengantar putranya ke sekolah di kawasan Depok, Jawa Barat kemarin, sekitar pukul 7.30 WIB. Ia ditangkap saat mengenakan baju koko warna putih, sarung dan kopiah. Tangannya diborgol. Salah satu putri Bambang, yang ikut mengantar adiknya, juga ikut menemani ayahnya saat digelandang.
Penangkapan Bambang didasari laporan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sugianto Sabran. Ia melaporkan Bambang ke Bareskrim dengan tuduhan menyuruh sejumlah orang memberikan keterangan palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi. Kesaksian palsu itu terkait sengketa pemilihan kepala daerah 2010 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Sugiarto merupakan mantan kandidat bupati Kotawaringin Barat. Bambang kala itu masih berprofesi pengacara.
Laporan sama sebenarnya pernah digulirkan Sugianto pada 2010. Namun pada saat itu Bareskrim tidak melanjutkannya. Entah karena angin apa, Sugianto mendadak melaporkan kasus serupa pada 19 Januari 2015. Luar biasanya, kini hanya butuh empat hari bagi Bareskrim untuk memproses laporan tersebut dan menangkap Bambang sebagai tersangka.
Penangkapan mengejutkan ini sontak menimbulkan tanda tanya. Dugaan miring pun bermunculan. Ada yang menilai kasus tersebut sengaja dicari-cari. Mantan wakil kepala Polri Oegroseno bahkan menduga kasus digunakan untuk penangkapan Bambang berbau rekayasa. "Ini rekayasa. Jelas rekayasa," kata Oegroseno, seperti dikutip dari Antara. "Empat hari loh (sejak pelaporan hingga penangkapan), sangat cepat," tambah dia.
Seperti sulit untuk dielakkan, penangkapan Bambang pun dikait-kaitkan dengan langkah KPK menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening mencurigakan.
Penetapan itu diumumkan 13 Januari lalu, sesaat setelah Budi Gunawan diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal kapolri. Motif balas dendam akhirnya dibaca publik sebagai 'udang' di balik penangkapan Bambang. Penangkapan itu juga dicurigai sebagai upaya melemahkan KPK.
Dugaan lain menyebutkan ada oknum tertentu yang memanfaatkan Polri sebagai institusi untuk kepentingan pribadi. Kepentingan tersebut juga diendus publik sarat aroma politis.
"Presiden harus segera mengeluarkan pernyataan bahwa tidak boleh seseorang menggunakan institusi kepolisian untuk merusak hubungan antarlembaga," kata Guru Besar Fakultas Hukum Univesitas Andalas Saldi Isra di gedung KPK kemarin.
Presiden Jokowi memang akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait masalah ini. Namun ia masih terlihat berhati-hati. Pada jumpa pers di Istana Bogor, kemarin sore, presiden yang diusung partai PDIP itu hanya memberi pernyataan singkat. Intinya ia meminta kepada institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan undang-undang yang ada.
"Saya juga meminta sebagai kepala negara agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing," kata Presiden Jokowi didampingi Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Badrodin Haiti. "Kita berharap semuanya, juga media terutama, menyampaikan hal-hal yang objektif," tambah dia.
Pernyataan itu, entah kenapa, terasa kurang greget. Terkesan tidak ada sikap tegas dalam pernyataan Jokowi tersebut yang bisa memecahkan masalah. Meski instruksinya agar tidak terjadi gesekan (lanjutan) antara kedua institusi penegakan hukum itu, perlu diamini.
Inisiatif presiden untuk segera mencari solusi mengatasi konflik KPK dan Polri pun masih terus diharapkan publik. Jokowi diharap juga dapat melakukan yang dia imbaukan. Yakni mengatasi masalah ini dengan objektif. Tak berat ke salah satu pihak. Jangan sampai masyarakat malah menilai juga ada 'udang' di balik sikap Jokowi terhadap KPK dan Polri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika