REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Elba Damhuri, Wartawan Republika
Pada pertengahan 2011 dunia dikejutkan dengan aksi Wall Street Occupied (pendudukan Wall Street) oleh para aktivis Kanada dan Amerika. Aksi massa dengan slogan "Kami 99 Persen" ini memprotes ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi di Amerika Serikat (AS) di mana satu persen kaum elite menguasai kekayaan 50 persen total populasi.
Bak bola salju yang menggelinding, aksi yang tadinya kecil ini pun berubah menjadi masif, bergerak ke Eropa dan negara-negara lainnya, termasuk ke Asia. Mereka mempertanyakan tajamnya ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan yang salah satu sebabnya berasal dari polah kaum pemburu rente kapitalis dan investor pasar modal. Buat mereka, kaum minoritas borjuis ini merupakan pihak paling bertanggung jawab atas terjadinya ketimpangan di seluruh dunia.
Tudingan para aktivis atas sistem pasar bebas sebagai sumber ketimpangan ini mendapat pengukuhan dari ekonom Prancis, Thomas Piketty. Piketty menulis panjang lebar berbasis data dan riset tentang ketimpangan dalam bukunya yang fenomenal, Capital in the Twenty-First Century. Piketty percaya bahwa sumber segala sumber ketimpangan global berasal dari sistem ekonomi pasar bebas dan kapitalis yang tidak adil dalam mengejar akumulasi keuntungan.
Dengan rasio pengembalian modal (return of capital) kaum kapitalis yang selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, tulis Piketty, maka selamanya ketimpangan akan terus tajam. Dalam buku yang diterjemahkan ke Bahasa Inggris pada 2013 itu Piketty membuktikan adanya periode ketimpangan selama 200 tahun hingga saat ini di Amerika dan negara-negara industri. Ekonomi pasar bebas, tegas dia, tidak malah memperbaiki ketimpangan ekonomi, tetapi malah memperparah.
"Di sinilah intervensi pemerintah menjadi penting untuk atasi ketimpangan," kata Piketty.
Piketty sepertinya tidak keliru. Intervensi pemerintah memiliki andil besar dalam mengurangi jurang ketimpangan seperti terjadi di Brasil maupun di Inggris.
Di Indonesia, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sangat menyadari arti penting pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kekayaan ini. Peran dan intervensi semua kalangan, kata Mensos, menjadi sangat signifikan untuk mengangkat pendapatan kebanyakan rakyat Indonesia menjadi lebih baik.
"Perlu intervensi strategis baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta" kata Mensos Khofifah saat berbicara pada acara Rembuk Republik.
Catatan ketimpangan di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Beberapa waktu lalu, lembaga keuangan ternama Swiss, Credit Suisse, merilis tingkat kesenjangan yang tinggi di Indonesia. Menurut Credit Suisse, hanya satu persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Dan, hanya 10 persen orang Indonesia mengendalikan 70 persen lebih kekayaan nasional.
Penguasaan tabungan pun didominasi kaum elite. Total tabungan nasional sebesar Rp 4.600 triliun dengan 187 juta rekening. Dari jumlah itu, ada 230 ribu rekening dengan nilai di atas Rp 2 miliar menguasai Rp 2.600 triliun. Nasabah dengan tabungan di bawah 100 juta ada 183 juta dengan total nilai tak kurang dari Rp 700 triliun. Sementara, mereka yang memiliki tabungan antara Rp 100 juta dan Rp 1 miliar ada 3,6 juta rekening dengan nilai keseluruhan Rp 1.040 triliun.
Catatan yang hampir mirip juga datang dari Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lnfid). Oxfam dan Infid menyebut Indonesia menduduki peringkat ke-6 terburuk dalam hal kesenjangan sosial di mana ada satu persen penduduk menguasai 49 persen total kekayaan. Oxfam memaparkan aset empat orang terkaya Indonesia lebih besar dari 100 juta penduduk Indonesia. Tidak heran jika rasio Gini Indonesia masih berada di level 0,394.
Khofifah mengungkapkan pihaknya sudah memiliki sejumlah program pemberdayaan untuk mengatasi masalah ketimpangan ini. Program bantuan sosial menjadi penting di mana Kemensos mentransformasikan Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) dengan teknologi digital. Pada 2017 ditargetkan sebanyak 3.000 elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kube-PKH bisa terbentuk.
E-warong merupakan tempat untuk penyaluran bantuan sosial maupun bantuan pangan secara digital. Program ini mencakup PKH dengan bantuan pangan di 44 kota dengan di 11 kota di antaranya sudah terintegrasi dengan program subsidi elpiji tiga kilogram. "Kita berharap program ini bisa membuka lapangan pekerjaan dan memunculkan wirausaha-wirausaha mikro di desa-desa," kata Mensos Khofifah.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Evi V Panggabean menyatakan keuangan inklusif merupakan salah satu solusi mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi. Faktor penyebab ketimpangan ini, kata Eni, bervariasi dan kompleks yang salah satunya karena rendahnya akses masyarakat pada lembaga keuangan.
Eni memaparkan ada lima upaya BI dalam mengurangi kemiskinan sekaligus dan ketimpangan ekonomi. Pertama, bersama dengan pemerintah menyusun strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo akhir 2016. Kedua, layanan keuangan digital. Ketiga, pengembangan UMKM dan wirausaha. Keempat, edukasi untuk layanan sistem pembayaran dan kelima, pengembangan financial technology (fintech).
Ekonom UI Lana Soelistianingsih mengungkapkan sejumlah faktor penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia. Seperti Piketty, Lana percaya sistem ekonomi pasar telah mendorong orang kaya semakin kaya dengan meraup keuntungan besar dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian, secara politik, kaum elite ini memakai kekayaannya untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka.
Penyebab-penyebab lainnya, Lana mengatakan terkait masalah kesetaraan gender, kebijakan upah murah, ketimpangan akses infrastruktur perdesaan dengan perkotaan, dan sistem perpajakan yang belum optimal memainkan peran penting dalam mendistribusikan kekayaan dan pendapatan.
Secara umum, solusi lain yang ditawarkan pada Rembuk Republik ini mencakup kemudahaan akses dasar kebutuhan masyarakat baik pendidikan, kesehatan, layanan umum, maupun keterampilan. Juga, memperkuat program perlindungan sosial dan jaminan asuransi bagi usaha kecil menengah terutama pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting untuk membuka lapangan kerja hingga menggerakkan ekonomi di daerah-daerah.
Dengan berjalannya program-program ini, Mensos Khofifah berharap tidak ada lagi 'Jamila' dan 'Sadikin' yang menjadi penyebab naiknya angka kemiskinan dan ketimpangan, baik di kota maupun di desa. 'Jamila', kata Mensos, singkatan dari 'jadi miskin lagi' sementara "Sadikin' kependekan dari 'sakit sedikit jadi miskin'.
'Jamila' pada umumnya terjadi pascabencana, yang tadinya sudah tidak miskin lagi namun begitu ada bencana mendadak miskin lagi. Bencana menghancurkan rumah, kebun, sawah, hingga ternak milik warga. Jika bencana datang, Khofifah menyebut angka kemiskinan di sekitar bencana itu melonjak sampai 80 persen.
'Sadikin' berasal dari keluarga yang sudah tidak miskin. Namun, ketika ada satu keluarga yang sakit dengan biaya mahal, harta keluarga ini terkuras untuk pengobatan. Akibatnya, mereka pun jatuh ke dalam kemiskinan lagi.
Semua kalangan berharap agar kesenjangan pendapatan dan kekayaan bisa segera dipersempit untuk keadilan dan kesejahteraan bersama. Aksi pendudukan Wall Street, demonstrasi kaum buruh, 'Jamila', dan 'Sadikin' menguatkan kesadaran bahwa masalah ini memang sangat serius dan perlu penanganan ekstra-luar biasa dari segenap pemangku kepentingan. 'Sadikin' dan 'Jamila' pun ikut berlalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika