REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Iqbal, Jurnalis Republika/Editor Halaman Satu Koran Republika

Tanpa terasa, masa jabatan Djarot Saiful Hidayat selaku gubernur DKI Jakarta telah pungkas pada Ahad (15/10) pukul 24.00 WIB. Dengan demikian, berakhir pula periode kepemimpinan Ibu Kota selama lima tahun yang diisi tiga gubernur, yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot.

Selama masa itu, harus diakui banyak yang telah dicapai, sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur 2012-2017. Namun, banyak juga pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Berikut sejumlah PR Jokowi-Ahok-Djarot yang dihimpun Republika.

Pertama, Normalisasi Sungai. DKI Jakarta menjadi tempat bermuaranya 13 sungai. Lantaran keterbatasan daya tampung akibat berbagai penyebab hingga menimbulkan banjir, normalisasi sungai pun dilakukan. Secara sederhana, langkah ini dimaksudkan untuk mengembalikan sungai ke fungsi awal.

Beragam langkah pun dilakukan Pemprov DKI Jakarta, antara lain pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheet pile untuk pengerasan dinding sungai, dan membangun tanggul dengan timbunan tanah atau dinding beton.

Sebelum itu dilakukan, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan pembebasan dan penerbitan lahan yang merupakan bagian dari sungai. Langkah ini diklaim baru diambil jika rumah susun telah disediakan untuk menampung warga.

Dari 13 sungai di Ibu Kota Jakarta, terdapat empat sungai yang menjadi prioritas normalisasi, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Cipinang, Sungai Sunter, dan Sungai Cakung. Namun, program ini masih terkendala akibat pembebasan lahan yang belum tuntas.

Sebagai contoh adalah Sungai Ciliwung yang memiliki panjang 19 kilometer dengan empat segmen pekerjaan. Sampai dengan September 2017, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane mencatat pengerjaan normalisasi baru terealisasi 9-11 km.

Kedua, Penyediaan Rusunawa. Pangan, sandang, dan papan adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk masyarakat DKI Jakarta. Keterbatasan lahan yang berujung pada mahalnya harga tanah membuat rumah susun menjadi solusi. Sebab, membangun rumah tapak di Ibu Kota tentu memakan biaya besar.

Urgensi penyediaan rusunawa semakin bertambah seiring peningkatan intensitas penggusuran warga penghuni bantaran kali untuk normalisasi sungai. Mereka adalah prioritas untuk mengisi unit-unit rusunawa.

Pemprov DKI Jakarta memiliki target untuk membangun 50 ribu unit rumah susun sewa (rusunawa) hingga 2017. Namun, target yang dicanangkan sampai dengan Juni 2017 baru ada 11.712 unit. Jumlah itu tersebar di lima wilayah Ibu Kota.

Terdapat sejumlah kendala dalam pencapaian target tersebut, dari keterbatasan anggaran hingga ketersediaan lahan.

Pembangunan rusunawa pun bukanlah akhir, melainkan awal dari masalah. Sebab, masih banyak penghuni rusunawa yang menunggak biaya sewa. Penghasilan minim menjadi penyebab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika