REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nasihin Masha
Jokowi adalah presiden terlemah dalam sejarah Indonesia. Ia tak memiliki partai. Kabinetnya pun bukan pilihan dirinya. Salah satu menterinya bahkan menyebut Jokowi hanya “petugas partai”, sebuah diksi yang merendahkan. Tapi, indikator paling gamblang adalah soal kisruh pengangkatan Kapolri yang berujung pada turbulensi politik.
Para pendukungnya justru tetap memujinya. Umumnya, dengan argumen utak-atik gatuk plus dibumbui kosmologi Jawa. Kita kembali dipaksa menafsir politik Jawa, seperti pada masa Soeharto maupun Sukarno. Jokowi pun tampak memainkan langgam ini. Hal ini terlihat ketika ia 'menggunakan' Buya Syafii Maarif untuk memberi pesan kepada publik ihwal dirinya tak akan melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Bahkan, bagi penganut paham Jawa, naiknya Jokowi sebagai presiden adalah karena ketiban pulung. Alam yang membimbingnya untuk menjadikannya seorang presiden. Semua itu tentu saja tak rasional. Boleh percaya, boleh tak percaya. Yang pasti, semua itu mulai menggerus kepercayaan publik.
Hanya saja, jika kita cermati, Jokowi sedang terjebak pada proses terbentuknya plutokrasi. Sebuah istilah yang berakar sejak masa Yunani kuno. Plutokrasi berasal dari kata ploutos (kekayaan) dan kratos (kekuasaan), berasal dari bahasa Yunani. Jadi, plutokrasi adalah 'sistem' kekuasaan yang dikendalikan segelintir orang kaya. Istilah ini tak berakar pada filsafat politik yang mapan. Ia hanya digunakan sebagai ejekan belaka. 'Sistem' ini berlaku dalam suatu masyarakat yang memiliki ketimpangan ekonomi yang tinggi. Saat ini, indeks gini rasio sudah termasuk tinggi, 0,43. Indeks ini cenderung naik sejak masa reformasi dan ini tertinggi sejak Indonesia merdeka. Angka ini bisa terus naik seiring kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan harga gas. Kenaikan sektor energi ini telah mendongkrak kenaikan harga-harga barang. Pencabutan subsidi berdampak makin tersedotnya harta orang miskin ke orang kaya. Ini perlu diingatkan karena Revolusi Arab atau Arab Spring menimpa negara-negara dengan indeks gini rasio alias ketimpangan ekonomi mencapai 0,47.
Sebagian besar personalia kabinet Jokowi mencerminkan hal itu. Mereka disodorkan oleh para pemodal yang membantu Jokowi dalam pilpres lalu. Sebagian lagi disodorkan oleh para ketua umum partai yang juga menjadi pemodal di partainya. Komunikasi Jokowi dengan Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie juga dalam kerangka demikian. Tentu, konteksnya bukan mereka mau menyumbang ke Jokowi.
Saat ini, Jokowi sedang berupaya melakukan konsolidasi politik. Komunikasinya dengan partai-partai oposisi merupakan bagian dari upaya itu. Tapi, konsolidasi itu tampaknya tak akan memakan waktu sebentar. Para plutokrat tak akan membiarkan Jokowi mengonsolidasi kekuasaannya. Penyusunan kabinet, penyusunan Dewan Pertimbangan Presiden, dan kemudian soal Kapolri menunjukkan ketakberdayaan Jokowi. Kita khawatir, penyusunan APBN-P dan APBN yang kini sedang digodok DPR juga terjatuh dalam kendali para plutokrat. Ada dana yang sangat besar, yakni dana hasil pencabutan subsidi BBM. Nilainya bisa lebih dari Rp 200 triliun. Sebagian dana itu masuk ke penyertaan modal pemerintah ke sejumlah BUMN dengan nilai Rp 37,27 triliun. Lainnya, masuk ke program pembangunan.
Jika Jokowi terus kehilangan kendali pemerintahan dan kaum plutokrat makin mendominasi maka kita layak khawatir terhadap 'keselamatan dan keamanan' dana tersebut. Dana tersebut bisa tak tepat sasaran dan bisa pula dikorupsi. Kita tahu bahwa proses penganggaran harus melalui DPR yang berarti partai-partai. Di masa SBY, terjadi oligarki, yaitu kekuasaan yang dikendali sekelompok elite politik. Tentu saja, para oligarkis itu belum punah. Jika mereka bersimbiosis dengan kaum plutokrat maka kita benar-benar khawatir. Apalagi, kini KPK lumpuh akibat turbulensi politik tersebut.
Kita harus mendorong Jokowi untuk menjadi pemberani. Walau dia termasuk kelas menengah, Jokowi belum masuk elite orang kaya. Pada sisi lain, Jokowi mendapat mandat dari rakyat, bukan dari para penyokongnya. Dia menjadi presiden bukan karena elite partai, juga bukan karena dia kaya. Jokowi dipilih rakyat karena dia memberi harapan lahirnya lanskap politik baru. Walau tak mirip benar, Jokowi bernasib seperti Julius Caesar. Dia didukung rakyat, tapi tak piawai di parlemen. Ia hanya pandai berperang, meluaskan wilayah kekaisaran Romawi. Untuk menguatkan kedudukan, Caesar menuntut kekuasaan yang lebih luas. Sebagai orang yang sibuk blusukan perang, Caesar seperti rusa masuk kampung di senat, celingukan. Hingga, akhirnya dia dibunuh di senat. Dibunuh secara fisik.
Kisah lainnya adalah BJ Habibie. Sebagai teknokrat, ia sibuk mewujudkan ide-idenya. Masyarakat memujanya. Banyak orang tua yang memimpikan anaknya sehebat Habibie. Anak-anak pun bercita-cita ingin seperti Habibie. Namanya melambung. Hingga, akhirnya ia dipercaya menjadi wakil presiden dan kemudian presiden. Sebagai orang yang sibuk blusukan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi, Habibie adalah awam di politik. Sebagai demokrat sejati, dia membebaskan para tahahan politik. Siapa pun dia, tak peduli ideologi dan golongan politiknya. Ia juga memberi kesempatan pada Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Timtim pun merdeka. Akibatnya, ia ditikam di parlemen. Pertanggungjawabannya ditolak. Ia pun merasa tak punya hak lagi untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan berikutnya.
Tentu saja, Jokowi belum bisa disejajarkan dengan Caesar maupun Habibie. Karena, Jokowi belum sempat berkiprah secara nasional sebelum menjadi presiden. Namun, itu tak menghalangi kebesarannya. Hal itu dibuktikan dengan dukungan rakyat pada Jokowi untuk menjadi presiden. Amanat rakyat itu harus ditunaikan, bukan dipermainkan dalam power play berbagi jabatan dan proyek. Lebih terhormat jatuh karena mengabdi pada negeri daripada bertahan tapi menjadi boneka para plutokrat.
Caesar dan Habibie lebih dikenang dan dicintai daripada orang-orang yang menjatuhkannya. Indonesia adalah negeri para pemberani. Kita harus mencegah plutokrasi mewujud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika