REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)
Di tengah gelombang serangan Taliban terhadap sasaran Pemerintah Afghanistan di berbagai kota, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo akan mengunjungi Pakistan pada 5 September mendatang.
Ini kurang dari tiga pekan setelah pemerintahan baru Pakistan terbentuk di bawah Perdana Menteri Imran Khan. Hubungan Washington-Islamabad memburuk sejak Donald Trump menjadi presiden AS.
Pada awal tahun ini, Washington menangguhkan bantuan keamanan kepada Pakistan sebesar 1,3 miliar dolar AS sampai Pakistan mengambil tindakan terhadap Taliban dan Jaringan Haqqani, yang selama ini melancarkan serangan mematikan terhadap pemerintah Presiden Ashraf Ghani dukungan AS.
AS menuduh Pakistan melindungi kelompok-kelompok bersenjata itu. Taliban memang dibesarkan intelijen Pakistan (ISI) sejak 1994, yang kemudian berhasil menguasai sebagian besar Afghanistan pada 1996 sebelum digusur AS pada 2001.
Langkah tersebut menyusul serangan Alqaidah terhadap menara World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington, sebagai imbas perlindungan rezim Taliban terhadap Alqaidah pimpinan Usamah bin Ladin.
Pakistan menginginkan akses ke Asia Tengah melalui Afghanistan, sementara pemerintahan Afghanistan berkiblat ke India, musuh bebuyutan Pakistan. Tak heran, kalau Pakistan kembali menjadikan Taliban sebagai proksi untuk merampas kembali kekuasaan di Kabul.
Sebenarnya, selama kampanye, Imran Khan banyak mengkritik AS. Ia menolak Pakistan dijadikan proksi AS untuk menundukkan Taliban dan berharap terbangunnya hubungan seimbang dan saling menguntungkan antara pemerintahannya dan pemerintahan Trump.
Kedatangan Pompeo ini mempunyai maksud untuk memperbaiki hubungan bilateral antara AS-Pakistan dengan mengharapkan konsesi dari pemerintahan Khan yang sedang menghadapi lilitan masalah ekonomi. AS sadar, tanpa bantuan Pakistan yang merupakan akses logistik AS ke Afghanistan, mustahil pemerintahan Afghanistan dapat mengalahkan Taliban dan mitranya, yang kini telah menguasai 47 persen teritori Afghanistan.
Padahal, AS telah menghabiskan sekitar 750 miliar dolar AS untuk berperang di Afghanistan dan menopang ekonomi Pemerintah Afghanistan. Urgensi merangkul Pakistan meningkat setelah pasukan Afghanistan yang dibantu sekitar 15 ribu personel pasukan NATO pimpinan AS, semakin kewalahan menghadapi Taliban dan mitranya, juga Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
Di luar itu, AS ingin mengimbangi Cina yang telah sepakat menanamkan modal senilai 60 miliar dolar AS di Pakistan untuk proyek-proyek infrastruktur yang merupakan bagian dari proyek Satu Sabuk Satu Jalan.
Tujuan yang tak kurang penting, AS ingin menggagalkan rencana Rusia. Belakangan ini, hubungan Rusia-Taliban memang bertambah mesra. Kendati tetap mendukung pemerintahan Afghanistan, diam-diam Rusia ditengarai memasok senjata kepada Taliban.
Salah satu motif Rusia adalah menumpas ISIS, musuh Taliban, yang sebagian anggotanya berasal dari negara-negara Asia Tengah. Para jihadis ini hanya menjadikan Afghanistan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan pengalaman perang, membuat bom, dan taktik terorisme sebelum kembali ke negara masing-masing untuk melancarkan teror. Ini akan mendestabilkan Asia Tengah, wilayah pengaruh Rusia.
Motif lain, Rusia ingin ikut mendapat peran menentukan dalam membentuk masa depan Afghanistan. Hal ini untuk mencegah pengalihan pipa-pipa minyak negara-negara Asia Tengah--saat ini pipa-pipa minyak itu dialirkan ke Laut Hitam di Rusia--ke pelabuhan Karachi, Pakistan. Motif yang tak kurang penting adalah upaya Presiden Vladimir Putin memproyeksikan kekuatan militer secara global untuk menyaingi AS.
Dengan bersekutu dengan Taliban, Rusia dapat memperoleh kemampuan menguatkan posisi tawarnya dalam transaksi-transaksi yang lebih luas dengan Washington. Misalnya, masalah aneksasi Crimea milik Ukraina dan bantuan Rusia pada pemberontak di Ukrania timur yang mendorong AS menjatuhkan sanksi atas Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika