Oleh: Moh Jumhur Hidayat, eks Aktivis Mahasiswa ITB dan Pernah Menjabat Kepala BNP2TKI

Politik banyak ragamnya. Papua ingin merdeka itu adalah hasrat politik. NKRI harga mati juga pernyataan politik. Yang pasti, politik akan terus berkecamuk. Namun, yang harus dipastikan adalah sejauh mungkin menghindari penggunaan alat-alat kekerasan.

Kita semua pihatin dan mengutuk kekerasan fisik apalagi sampai terjadi pembunuhan terhadap warga sipil tidak berdosa. Pembunuhan oleh siapapun pelakunya, kecuali dalam perang terbuka adalah kebiadaban. Tidak boleh ada pembenaran terhadap sikap ini.

Perjuangan orang Papua generasi era Theys Eluay (yang dibunuh tahun 2001) dan Thaha Al-Hamid dari Presidium Dewan Papua memang berbeda dengan perjuangan orang Papua generasi yang lebih muda saat ini. Kaum muda di sana menganggap bahwa perjuangan kaum tua yang selalu berbasis dialaog damai dianggapnya tidak segera menghasilkan buah kemerdekaan Papua. Di samping itu, kebijakan resmi Indonesia yang dirasakan orang Papua juga tidak banyak berubah yaitu lebih mengedepankan represivitas.

Dalam situasi yang masih serba tidak menentu ini, justru ada tindakan rasis terhadap tokoh muda Papua Natalius Pigay yang tahun lalu diejek dengan sebutan monyet dan gorilla, yang tidak diselesaikan secara hukum bahkan dibiarkan. Tindakan rasis itu muncul kembali beberapa bulan lalu di depan asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya dengan teriakan monyet. Akhirnya, kemarahan orang Papua menyala-nyala dan beresonansi dengan aktivis kemerdekaan Papua yang memang tidak sabaran ini.

Lebih jauh lagi, kaum intelektual muda Papua menyadari bahwa telah banyak keberhasilan pemisahan atau kemerdekaan suatu negara baru di berbagai negara dengan pintu masuk perbedaan dan diskriminasi etnik. Tampaknya, hal ini akan terus dikobar-kobarkan untuk mencari simpati internasional.

Terlepas dari semua analisis seperti salah satunya di atas tadi, yang pasti ada informasi valid yang mengatakan bahwa orang-orang asli Papua yang digunung-gunung sedang dimobilisasi ke kota Wamena dan tentunya akan menjadikan para pendatang non Papua berada di medan pembantaian. Belum lagi ada kekuatan-kekuatan lain yang siap dimobilisasi untuk datang membantu pendatang di Wamena menghadapi rencana pembantaian di sana.

Bila ini terjadi, sungguh mengerikan dan karenanya harus segera dicegah. Perlu diambil tindakan signifikan dan cepat.

Negara, tentu saja paling bisa mengambil langkah ini. Datangkan pesawat-pesawat secepat mungkin ke Wamena dan angkutlah para pendatang mengungsi ke tempat aman seperti misalnya ke Jayapura. Datangkan aparat resmi yang terlatih untuk meminta orang asli Papua mengurungkan niatnya. Namun ini harus dilakukan super hati-hati jangan sampai terjadi kekerasan kepada mereka apalagi seperti yang terjadi di Santa Cruz Timor-Timur tahun 1991 yang membantai ratusan warga Timor-Timur. Sejak itu, terjadi internasionalisasi kasus Santra Cruz yang berujung pada kemerdekaan Timor Leste.

Di sampaing peran negara yang harus dominan, semua tokoh masyarakat dan agama di Papua dan di seluruh Indonesia juga harus digalang untuk bersama-sama menggunakan pengaruh dan jaringannya dalam menghadang tragedi atau menyelamatkan kemanusiaan di Papua. Sejauh ini kita masih beruntung, bahwa tragedi pembantaian di Papua kepada pendatang itu hanya berbasis etnik atau ras, bukan agama.

Namun, bila langkah negara dan kita semua 'too little and too late', maka tidak mustahil semua unsur perbedaan akan menjadi kayu bakar bagi kobaran api kerusuhan di Wamena dan bahkan bisa menjalar ke segala penjuru Indonesia.

Maka, segeralah bertindak untuk menyelamatkan kemanusiaan di Wamena, Papua. Dahulukan menyelamatkan para pengungsi korban kerusuhan di sana. Segera bertindak jangan malah segera sibuk bikin konser musik di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur pada 18, 19 dan 20 Oktober mendatang. Jangan urus 68 musisi pendukung saja. Tapi urus ribuan pengungsi di sana, termasuk rakyat yang kini terpapar Ispa akibat Karhutala!

Ikuti Whatsapp Channel Republika