JAKARTA — Pengelolaan pendidikan sepantasnya tidak melulu sentralistik. Karena itu, anggota DPD RI terpilih 2014-2019 AM Iqbal Parewangi akan memperjuangkan pendidikan yang ia sebut "negara kesatuan berbasis daerah".
Menurut anggota DPD asal Sulawesi Selatan ini, sebagai negara kesatuan tentu ada hal terkait pendidikan yang perlu terpusat. Namun, harus juga dibarengi kewenangan secara proporsional yang diberikan kepada otoritas pendidikan di daerah sebagai basis.
Pengadaan buku Kurikulum 2013 dan penentuan kelulusan berbasis ujian nasional (UN) merupakan contoh kasus yang mengindikasikan masih terlalu kuatnya pola sentralistik dalam manajemen pendidikan nasional. "Sudah jelas pola sentralistik itu bukan tanpa risiko," ujar Iqbal yang saat ini tengah mengikuti orientasi anggota DPD terpilih di Jakarta, Selasa (24/9).
Orientasi anggota DPD berlangsung 23-29 September, sebelum mereka dilantik 1 Oktober mendatang. Sebelum mengikuti orientasi itu, Iqbal telah mengunjungi sejumlah sekolah, di antaranya, SMAN 21, MAN 2 Model, dan SMK Telkom Shandy Putra Makassar. Di Makassar, ia bertemu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan beberapa guru. Setelah dari Makassar, ia pun mengunjungi dua sekolah unggulan di Tangerang, Banten.
Dari kunjungan tersebut, ia mendapatkan sejumlah informasi terkait keterlambatan distribusi buku teks berbasis Kurikulum 2013. Menurutnya, pihak sekolah menyampaikan hingga pekan ketiga September atau menjelang mid semester siswa SMA/MA/SMK belum menerima buku teks Kurikulum 2013 untuk sembilan mata pelajaran wajib.
"Ini menjadi persoalan bagi subjek utama pembelajaran, yaitu siswa dan guru. Juga, manajemen pendidikan secara nasional," ujarnya.
Akibat belum adanya buku Kurikulum 2013, pihak sekolah, terutama guru dan siswa, kebingungan. Buku dan pembelajaran tidak terpisahkan. Ia mengatakan, belajar tanpa buku cenderung primitif. "Faktanya, sekarang bukunya tidak ada. Mau beli tidak dijual dan memang belum ada. Tidak belajar, lebih primitif lagi," katanya.
Ia mengungkapkan, efek keterlambatan buku akan cukup kuat. Pihak sekolah pun menyampaikan keluhannya dan mengatakan kalaupun buku itu tiba sekarang, sudah sangat terlambat. "Mereka bilang, datang atau tidak, untuk semester ini sudah tidak ada dampak," ujarnya.
Mantan ketua Presidium ICMI Muda ini mengatakan, keterlambatan buku itu bisa menohok manajemen pendidikan secara nasional. Bukan saja kepercayaan terhadap kinerja Kemendikbud yang akan merosot, melainkan juga terkait akuntabilitas. "Ini menyangkut anggaran yang tidak sedikit dan sudah mengendap beberapa lama di rekening. Jika sekian bulan dikalikan sekian banyak siswa dikali sekian rupiah, nilainya pasti besar. Salah-salah bisa masuk ranah KPK," katanya. rep:andi nur aminah ed: muhammad hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika