JAKARTA -- Nasib madrasah di Indonesia dinilai masih memprihatinkan. Tak hanya soal sarana fisik sekolah, bahkan juga soal tunjangan bagi para pendidik di madrasah yang tidak sama dengan sekolah umum.
Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa meminta pemerintah tidak membedakan antara guru madrasah dengan guru di sekolah umum. Dia menyebut, jutaan siswa sekolah tingkat SD hingga SMA di Indonesia tidak semua tertampung di sekolah umum, baik negeri dan swasta. Sebagian dari anak bangsa peserta didik ditampung di madrasah.
"Maka, kita harus ingat bahwa madrasah adalah bagian dari penggerak sistem pendidikan Indonesia, sehingga mereka tak boleh dibeda-bedakan haknya dalam hal menerima tunjangan," kata Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).
Terkait tunjangan, Ledia menyebut, guru madrasah berhak atas tunjangan kinerja daerah sebagaimana yang diterima oleh guru di sekolah umum. Menurut dia, apabila daerah bisa menganggarkan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi pendidik di sekolah umum, hal yang sama layak diberikan kepada guru madrasah.
"Mereka sama berjuang bagi pendidikan anak bangsa, memberikan baktinya untuk mendampingi generasi penerus dalam tahun-tahun sekolah. Jangan biarkan ada kesenjangan antarsesama pendidik yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan mereka," ujar dia.
Secara khusus, Ledia menyoroti DKI Jakarta yang bisa memberikan TKD cukup besar bagi para guru sekolah umum dengan besaran antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. Bahkan, kabarnya masih akan ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.
Ledia mengatakan, DKI mempunyai APBD terbesar se-Indonesia, tapi nasib guru madrasahnya masih memprihatinkan karena tak tersentuh anggaran TKD. "Itu sebabnya salah satu program unggulan Anies-Sandi kan memberikan TKD ini, termasuk para guru madrasah," kata Ledia.
Dia mengingatkan bahwa Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menyamakan kedudukan jenjang pendidikan umum, agama, negeri dan swasta. "Untuk itu, diharapkan, ke depannya, tidak ada lagi ada ketidakadilan dalam hal menyediakan kesejahteraan bagi para guru," sebut dia.
Madrasah kejuruan
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan membuka madrasah aliyah negeri (MAN) kejuruan. Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nur Kholis Setiawan mengatakan, pihaknya saat ini sedang membangun MAN kejuruan di enam lokasi.
Ia menyebut, program enam MAN kejuruan ini menjadi bagian dari proses transformasi madrasah aliyah yang sampai saat ini memiliki program keterampilan.
Data Direktorat Pendidikan Madrasah menunjukan bahwa hingga saat ini ada 234 MA negeri dan swasta yang mempunyai program keterampilan. Nur Kholis mengatakan, ke depan, secara bertahap Kemenag akan menghadirkan MAN kejuruan. Sebagai langkah awal, pembangunan percontohan dilakukan di enam lokasi mulai tahun ini.
"Pembangunan piloting MAN kejuruan di enM titik, yaitu Atambua (NTT), Bolaang Mongondow (Sulut), Seram Bagian Timur (Maluku), Samarinda (Kaltim), Bintuhan (Bengkulu), dan Rokan Hulu (Riau)," kata dia.
Ia menambahkan, fokus kejuruan yang dibuka didasarkan potensi ekonomi lokal di mana madrasah itu berada. "Perikanan dan kelautan untuk Sulut dan Maluku, misalnya. Adapun untuk Riau, teknologi pertanian dan perkebunan," tambahnya.
Kurikulum MAN Kejuruan, kata dia, nantinya disesuaikan dengan jurusan yang akan dibuka dengan struktur kurikulum mirip dengan sekolah menengah kejuruan (SMK). Namun demikian, penguatan keagamaannya tetap ada. rep: Qommarria Rostanti, ed: Hafidz Muftisany
Ikuti Whatsapp Channel Republika