JAKARTA — Bank Dunia menilai Indonesia harus dapat tumbuh sembilan persen agar dapat naik tingkat dari kelompok negara berpendapatan menengah. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan mengalihkan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur.
Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, mengatakan, infrastruktur yang tidak memadai menghambat pertumbuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi di bidang infrastruktur kurang dari empat persen dari produk domestik bruto (PDB). "Jumlah ini hanya setengah dari yang dibutuhkan. Indonesia telah kehilangan satu persen pertumbuhan ekonomi setiap tahun karena investasi yang rendah ini," ujarnya, Senin (23/6).
Menurut Ndiame, dana untuk pembangunan infrastruktur bisa diperoleh dari anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Indonesia menghabiskan banyak dana untuk subsidi energi, tetapi hanya sedikit untuk infrastruktur. Oleh karenanya, ini harus dialihkan. Ia menilai, subsidi BBM salah sasaran karena 50,9 persennya dinikmati oleh kalangan atas, sedangkan kalangan bawah hanya menikmati sekitar 6,4 persen.
Bank Dunia menghitung, pengurangan belanja subsidi BBM yang berjumlah 2,6 persen dari PDB memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur. Bank Dunia merekomendasikan pengurangan subsidi BBM dilakukan secara bertahap dalam lima tahun ke depan.
Kemudian, menyesuaikan kenaikan belanja pegawai dengan inflasi, dibandingkan naik lima persen hingga delapan persen dalam beberapa tahun terakhir yang dapat menghemat dana 1,4 persen terhadap PDB. Selain itu, melakukan administrasi pajak dan menaikkan penerimaan cukai hingga 70 persen yang dapat meningkatkan penerimaan 1,5 persen dan 0,5 persen dari PDB pada 2019.
Dengan cara demikian, Indonesia dapat memitigasi dampak negatif dari kenaikan subsidi, seperti inflasi. Selain itu, implementasi infrastruktur juga harus dilakukan secara bertahap karena Indonesia memiliki masalah pengadaan lahan.
Bank Dunia memprediksikan tahun ini Indonesia hanya dapat tumbuh 5,3 persen. Ndiame mengatakan, perlambatan disebabkan oleh kenaikan subsidi BBM. Hal itu menyebabkan emerintah harus memotong anggaran agar defisit anggaran tidak mencapai lebih dari tiga persen dari PDB. "Dengan adanya pemotongan anggaran, pertumbuhan jadi melambat," katanya.
Ndiame mengatakan, pemerintahan baru harus dapat mengurangi subsidi BBM dalam tiga bulan pertama. Pemerintah juga mesti mampu mendapatkan lebih banyak dana dan berinvestasi di infrastruktur. Dengan begitu, pertumbuhan dapat tercapai.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menargetkan masyarakat Indonesia harus kaya sebelum tua. Indonesia saat ini berada dalam kelas pendapatan menengah. Akan berbahaya jika Indonesia terperangkap dalam kelas tersebut.
Bayu mengatakan, rata-rata penduduk Indonesia berusia 29,6 tahun. Pendapatan per kapita mereka sekitar 4.500-5.000 dolar AS. "Sebelum mereka mencapai 50 tahun, kami ingin pendapatan per kapita menjadi 20 ribu dolar AS. Itu target utama kami. Indonesia harus menjadi kaya sebelum tua," ujarnya.
Indonesia harus mengindari jebakan kelas menengah. Menurut Bayu, caranya dengan menyelesaikan semua masalah yang bersifat kualitatif, seperti kesenjangan, pertumbuhan ekonomi yang tak sejalan dengan pertumbuhan pekerja, kesejahteraan petani yang stagnan, dan ketahanan energi.
rep:satya festiani ed: fitria andayani
Ikuti Whatsapp Channel Republika