JAKARTA — Pemerintahan mendatang diharap menurunkan biaya logistik. Tingginya ongkos distribusi barang di Indonesia akibat tak memadainya infrastruktur menurunkan daya saing Indonesia.
Salah satu cara membereskan masalah ini, yaitu membangun tol laut. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, bila program tol laut direalisasikan pemerintahan mendatang, langkah ini mengurangi beban biaya logistik yang menjadi tantangan pengusaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Natsir Mansyurdi, menyatakan, tol laut merupakan solusi untuk meningkatkan konektivitas nasional berbasis maritim. "Dengan begitu, dapat menunjang pergerakan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini belum berjalan," ujarnya, Senin (14/7).
Menurutnya, dampak dari tidak berjalannya hal tersebut selama ini, antara lain, angkutan barang dari pulau ke pulau mahal, daya saing lemah, dan tingginya biaya logistik. Padahal, menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan perlu diperkuat konektivitas berbasis maritim yang ditunjang dengan sarana kapal dalam melayari laut jarak pendek untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain.
Program Tol Laut, ujar Natsir, merupakan hal penting karena berdampak luas terhadap pergerakan ekonomi daerah. Untuk itu, Kadin mengharapkan agar berbagai kementerian terkait lebih serius dalam meningkatkan perekonomian daerah agar lebih efisien dan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Selain tol laut, solusi untuk meminimalkan biaya logistik, yaitu dengan mengoptimalkan transportasi laut. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik Carmelita Hartoto mengatakan, dengan tarif kepelabuhan yang murah, harga barang produk dalam negeri lebih kompetitif.
Namun, penurunan tarif ini harus dibarengi dengan penurunan tarif pada sisi daratnya, baik di sisi tarif kepelabuhanan maupun dari sisi biaya. Dengan begitu, tidak terjadi pungutan liar dan buruknya akses logistik jalan. Pemerintahan ke depan diharapkan fokus membereskan masalah ini agar masyarakat menikmati harga barang yang setara di seluruh Indonesia.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengatakan, tingginya beban logistik belum bisa ditekan akibat pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang belum maksimal. "Itu beban jelang MEA," katanya.
Berdasarkan data The Logistic Performance Index dari Bank Dunia per 2012, kinerja logistik Indonesia pada tahun tersebut berada pada peringkat 59 dunia. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat keenam di bawah Singapura (peringkat 1 dunia), Malaysia (29), Thailand (38), Filipina (52), dan Vietnam (53).
Biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari total produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 1.820 triliun per tahun. Biaya logistik itu terbagi dalam biaya penyimpanan sebesar Rp 546 triliun, biaya transportasi Rp 1.092 triliun, dan biaya administrasi sebesar Rp 182 triliun.
Biaya logistik ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 15 persen serta AS dan Jepang masing-masing sebesar 10 persen. Pemerintah menargetkan pada 2015 biaya logistik bisa turun tiga persen dan pada 2020 turun menjadi empat persen. rep:aldian wahyu ramadhan ed: fitria andayani
Grafis
Biaya Logistik Indonesia
Biaya Penyimpanan : Rp 546 triliun
Biaya Transportasi : Rp 1.092 triliun
Biaya Administrasi : Rp 182 triliun
Total : Rp 1.820 triliun per tahun (24 persen dari PDB)
Ikuti Whatsapp Channel Republika