JAKARTA — British Petroleum (PB) mengumumkan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah menyetujui analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terpadu proyek pengembangan Tangguh LNG dan telah menerbitkan izin lingkungan (IL).
Amdal ini termasuk komitmen lingkungan dan sosial Tangguh serta memuat peran dari pemerintah daerah dan pusat. Persetujuan ini menjadi syarat agar kegiatan proyek di lokasi Tangguh dapat dimulai.
Foto:ZABUR KARURU/ANTARA
Rombongan Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia dan Ceko menyisir Sungai Ciliwung di Jakarta, Rabu (15/5).
BP Regional President Asia Pacific Christina Verchere mengatakan, persetujuan itu merupakan pencapaian yang sangat penting bagi proyek pengembangan Tangguh LNG. "Saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup beserta Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemerintah Kabupaten Fakfak atas kerja samanya dalam mencapai keberhasilan ini," katanya, Ahad (3/8).
Pihaknya berharap dapat segera menerima persetujuan penting lainnya sehingga dapat melaksanakan proyek tersebut.
LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, merupakan fasilitas gas alam cair (LNG) terbesar ketiga di Indonesia dan merupakan kegiatan operasi LNG pertama di Indonesia yang memadukan kegiatan hulu dan hilir. Kegiatan operasional yang sudah ada terdiri atas dua kilang pemrosesan LNG (train 1 dan 2) dengan kapasitas produksi 7,6 juta ton per tahun (mtpa).
Rencana pengembangan dengan penambahan kilang LNG ketiga (train 3) pada kegiatan operasional yang sudah ada akan meningkatkan total kapasitas produksi menjadi 11,4 mtpa.
Christina mengatakan, proyek pengembangan 12 miliar dolar AS ini akan memberi nilai tambah yang cukup besar bagi Pemerintah Indonesia dan akan membantu memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Sebagai bagian dari proyek pengembangan Tangguh, BP dan mitranya akan memasok 40 persen dari output train 3 (1,5 mtpa) kepada PT PLN (Persero) untuk pasar domestik Indonesia.
Menurutnya, beberapa persetujuan penting lain, yang kini masih dalam proses, dibutuhkan agar proyek pengembangan ini dapat meneruskan perencanaan, desain, dan pengadaan barang dan jasa.
"Kami terus berkoordinasi erat dengan SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta lembaga pemerintah lain untuk memperoleh persetujuan penting tersebut. Kami tetap berharap bahwa persetujuan itu dapat kami peroleh dengan segera," ujar Christina. rep:aldian wahyu ramadhan ed: nur hasan murtiaji
Ikuti Whatsapp Channel Republika