JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) mengalihkan bahan bakar minyak (BBM) pembangkit listrik yang masih menggunakan solar ke gas. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, PLN harus terus mengurangi penggunaan BBM subsidi. ''Solar-solar kita orientasi untuk diganti dengan gas, sehingga biaya menurun,'' kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, pekan kemarin.
Menurut Wacik, harus ada kerja sama antara PLN dengan perusahaan atau pemasok gas. Kisruh solar antara PLN dan Pertamina dalam tahap proses penyelesaian.
Foto:Republika/Adhi Wicaksono
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik (kanan) saat memberikan keterangan terkait Pengendalian BBM subsidi, Jakarta, Selasa (5/8).
Wacik mewanti-wanti, tidak boleh ada proyek listrik yang mangkrak. Tiga juta pelanggan baru harus diprioritaskan. ''Listrik rakyat miskin prioritas,'' tambah dia. Menteri asal Partai Demokrat ini mengingatkan, perselisihan PLN dan PT Pertamina (Persero) terkait penyaluran pasokan solar yang terhambat tidak mengorbankan rakyat. "Yang penting listrik jangan mati, rakyat jangan jadi korban," katanya.
Menurut Jero, pihaknya telah meminta kedua lembaga tersebut agar segera berunding dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Persoalan keduanya diyakini bisa diselesaikan, misalnya, dengan diberikannya harga solar yang lebih murah yang membuat keuntungan ada di PLN.
Opsi kedua adalah menetapkan harga solar yang mahal sedikit agar Pertamina tidak rugi. "Tadi, Wakil Menteri ESDM (Susilo Siswoutomo) sudah memberikan laporan bahwa permasalahan itu ‘sudah oke’," ujar Jero.
Sebelumnya, Kesepakatan di depan mata antara Pertamina dan PLN kembali pupus. Kedua BUMN tersebut tetap tidak menemukan titik temu dalam penentuan harga baru solar pada pertemuan Jumat (8/8).
Padahal, sehari sebelumnya (Kamis, 7/8), Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengundang pimpinan Pertamina dan PLN untuk menyelesaikan perselisihan itu dan mulai menunjukkan titik temu. Tapi, berselang sehari, kata sepakat tiba-tiba lenyap.
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menyayangkan polemik Pertamina dan PLN tersebut karena justru terkesan mengabaikan kepentingan rakyat. "Polemik antara Pertamina dan PLN itu seperti pertarungan gajah versus singa, tetapi pelanduk yang sekarat," kata Direktur LAPK Farid Wajdi di Medan.
Ancaman Pertamina yang akan mengurangi pasokan solar hingga 50 persen ke pembangkit PLN karena tidak menyetujui kesepakatan harga diperkirakan akan menyebabkan terhambatnya proyek listrik.
Apalagi, jika PLN membuat kebijakan untuk mengurangi ketersediaan energi yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga berbagai aktivitas yang dijalankan rakyat akan terkendala.
Pemprov Kalimantan Barat berharap polemik seputar pasokan BBM terutama jenis high speed diesel (HSD) dari Pertamina untuk mesin pembangkit milik PLN dapat terselesaikan dengan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
"Setidaknya, ditunda terlebih dahulu karena sekarang tengah masa transisi pemerintahan," kata Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya. rep:aldian wahyu ramadhan/antara ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika